nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Pejabat PUPR Kembalikan Uang Dugaan Suap Rp1,7 Miliar ke KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 11 Februari 2019 19:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 11 337 2016513 3-pejabat-pupr-kembalikan-uang-dugaan-suap-rp1-7-miliar-ke-kpk-rAjiZnZRAA.jpg KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang dari tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan (Kemen PUPR) sebesar Rp1,7 miliar, pada hari ini.

"Terdapat tambahan pengembalian uang dari tiga orang PPK proyek SPAM di Kementerian PUPR sejumlah Rp1,7 miliar," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

(Baca Juga: KPK Periksa Sejumlah Pejabat Kementerian PUPR terkait Kasus Proyek Air Minum

Sayangnya, Febri masih enggan menyebut terang siapa pejabat Kemen PUPR yang mengembalikan uang dugaan suap tersebut. ‎Febri memastikan, hingga saat ini, pihaknya telah menerima pengembalian uang dari pejabat Kemen PUPR sebesar Rp4,7 miliar.

"Sehingga total pengembalian di bulan Februari ini adalah Rp4,7 miliar dari 16 orang PPK," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp3 miliar dari PPK pada Kemen PUPR. Ada 13 PPK Kemen PUPR yang mengembalikan uang dugaan suap sebesar Rp3 miliar. Febri mengingatkan pejabat Kemen PUPR lainnya yang turut menerima uang suap tersebut agar mengembalikan ke KPK. Diduga, uang suap tersebut berasal dari PT WKE.

"KPK kembali mengingatkan agar pejabat-pejabat di Kementerian PUPR yang pernah menerima uang terkait dengan proyek penyediaan air minum ataupun proyek lainnya, agar segera mengembalikan uang ke KPK," ujarnya.

Belakangan, KPK memang sedang melakukan pengembangan perkara‎. Proses pengembangannya, KPK menemukan adanya indikasi korupsi pada 20 proyek milik Kemen PUPR yang mirip dengan perkara suap proyek air minum. KPK masih mendalami indikasi korupsi 20 proyek Kemen PUPR tersebut.

 KPK

Sejauh ini, KPK baru menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kemen PUPR terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

(Baca Juga: 4 Pejabat KemenPUPR Dicecar KPK Terkait Aliran Suap dari Bos PT WKE

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat Kemen PUPR. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

Diduga, empat pejabat Kemen PUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Empat pejabat Kemen PUPR mendapatkan jatah suap yang berbeda-beda dalam men‎gatur lelang terkait proyek SPAM. Diduga, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare m‎enerima Rp350 juta dan USD5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp1,42 miliar dan SGD22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan PT WKE dan PT TSP yang dimiliki orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek di bawah Rp50 miliar.

Ada 12 paket proyek Kemen PUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini