nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Larangan Gunakan GPS saat Berkendaraan, Pengamat: Aturan Hukumnya Jelas!

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 11 Februari 2019 10:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 11 338 2016217 soal-larangan-gunakan-gps-saat-berkendaraan-pengamat-aturan-hukumnya-jelas-JkBRYPx2K0.jpg GPS (Reuters)

JAKARTA - Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan sepakat aparat penegak hukum menindak pengemudi yang mengoperasikan global positioning system (GPS) di telepon seluler saat berkendara. Dirinya menilai, penggunaan GPS sangat membahayakan pengemudi.

Karenanya, polisi memiliki hak untuk menindaknya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Beleid itu juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara.

 Baca juga: Polisi Terapkan Sanksi Pengendara yang Operasikan GPS

"Kalau itu diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 22 dan dikuatkan putusan MK dan itu harus hormati putusan itu dan apa yang diatur itu sudah tepat," kata Tigor kepada Okezone, Senin (11/2/2019).

Berdasarkan Pasal 106 UU LLAJ, disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

 https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2019/01/05/db30s2s8s7plre9jm5mj_18079.jpg

Tigor menilai, aturan hukum tersebut yang kemudian dikuatkan oleh putusan MK sudah tepat. Karenanya ini harus dihormati.

 Baca juga: Pakai GPS saat Berkendara Bisa Dibui, Simak UU yang Mengaturnya

"Apapun alasannya putusan MK itu harus dihormati dan sudah berlaku sebagai hukum," ucapnya.

Pengemudi ojek online, kata dia, disebut menerima larangan penggunaan GPS saat berkendara karena itu membahayakan keselamatan.

Diwartakan sebelumnya, Pengemudi yang mengoperasikan fitur "global positioning system" (GPS) di telepon seluler saat berkendara, bisa dikenakan denda sebesar Rp750 ribu dan juga pidana kurungan selama tiga bulan penjara.

 Baca juga: Putusan MK: Gunakan GPS saat Berkendara Terancam Dibui

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, hal tersebut sudah jelas dasar hukumnya sehingga tidak diragukan lagi penerapannya.

"Sudah diatur di Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi," kata Herman saat dihubungi di Jakarta.

Dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara itu, Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 Ayat (1) bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan komunitas Toyota Soluna terkait aturan larangan penggunaan GPS saat berkendara pada 30 Januari 2019.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini