Pemuda Muhammadiyah Minta Kejati Papua Tak Tebang Pilih soal Kasus Hibah Pilkada Sarmi

Edy Siswanto, Okezone · Senin 18 Februari 2019 18:30 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 18 340 2019716 pemuda-muhammadiyah-minta-kejati-papua-tak-tebang-pilih-soal-kasus-hibah-pilkada-sarmi-99LIlICEr5.JPG Ketua Pemuda Muhammadiyah, Zamroni (Foto: Edy/Okezone)

JAYAPURA - Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah Provinsi Papua meminta Kejati Papua segera memproses kasus korupsi dana hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun 2016 saat Pilkada 2017 yang merugikan negara Rp38 Miliar.

Kasus yang sebulan lalu telah ditetapkan seorang tersangka berinisial RU oleh Kejaksaan Tinggi Papua bernomor 02/Ti/Fd.01/1/2019 tersebut urung ada tindak lanjut untuk penahanan tersangka.

"Sekarang tersangka masih menghirup udara bebas, belum ditahan. Maka kami minta Kejati jangan terkesan tebang pilih atas kasus korupsi. Ini uang rakyat yang cukup besar. Harus segera diproses lanjut," kata Ketua DPW Pemuda Muhammadyah Papua, Zamroni, Senin (18/2/2019) siang.

Pihaknya meminta pihak Kejati Papua segera melakukan penahanan dan pencekalan terhadap pelaku dan seluruh anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2013-2018 untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti dan melarikan diri.

"Kejati bekerjasama dengan Imgrasi untuk harus segera melakukan cekal terhadap tersangka dan seluruh anggota Sarmi periode itu, jangan sampai tersangka kabur termasuk pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut," ucapnya.

"Ini malah terkesan tebang pilih dalam melalukan penanganan kasus Tipikor, karena sampai saat ini proses hukum berjalan di tempat," sambungnya.

Pihaknya juga mencurigai kasus serupa saat Pilkada Gubernur Papua 2018 lalu. Yang dikatakannya seorang tersangka yang merupakan Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi saat itu juga menjabat sebagai salahsatu Kasubbag Di KPU Provinsi Papua.

"Maka, Kejati juga harus merunut kasus ini, dengan melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran Pilgub 2018 di KPU Provinsi Papua," ucapnya lagi.

Ditegaskan, jikapun kemudian pihak Kejati Papua urung juga menyelesaikan kasus hukum korupai tersebut, pihaknya meminta KPK turun tangan.

"Kalau Kejati merasa tidak mampu, sebaiknya melimpahkan kasus ini kepada KPK di Jakarta, atau KPK mengambil alih kasus ini. Karena ini merugikan negara puluhan miliar," pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini