Pengamat : Kartu Prakerja Jokowi Solusi bagi Milenial

Selasa 26 Februari 2019 09:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 26 605 2022841 pengamat-kartu-prakerja-jokowi-solusi-bagi-milenial-UUJe7FAefl.jpg Presiden Jokowi (Foto : Koran Sindo)

JAKARTA – Rencana capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang akan meluncurkan kartu prakerja bagi masyarakat di era masa pemerintahan periode kedua dinilai sebagai langkah tepat. Hal ini menjadi terobosan bagi para generasi milenial yang baru saja lulus dan mencari kerja.

Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf mengatakan, problem saat ini yang dihadapi para angkatan kerja baru adalah adanya ketidaksesuaian antara skill yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri.

“Dengan adanya kartu prakerja ini di-match-kan antara kebutuhan industri dan skill yang diperoleh saat menempuh pendidikan,” kata Syarkawi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Harus diakui bahwa pendidikan yang ada sebelumnya belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan.

Lebih lanjut mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 itu mengatakan, kartu prakerja itu menjadi solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi pasar tenaga kerja. Dengan kartu prakerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki skill yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital.

Presiden Jokowi Bagikan 351 Sertifikat Wakaf

“Jadi kartu prakerja ini solusi bagi para milenial kita,” kata pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu.

Dengan adanya kartu prakerja diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat.

(Baca Juga : Kubu Jokowi Minta Prabowo Kembalikan Lahan HGU ke Negara)

Syarkawi mengatakan, kartu prakerja ini juga merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia guna bersiap memasuki era bonus demografi. Pembangunan infrastruktur yang telah secara masif dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berkesinambungan.

“Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia maksimal dengan tersedianya SDM yang berkualitas,” ujarnya.

(Baca Juga :  Jokowi Diserang Kampanye Hitam LGBT & Larangan Azan, TKN: Ini Fitnah Keji Terparah!)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini