TKN Jokowi Sebut Kasus Slamet Ma'rif Bisa Langsung Dibawa ke Pengadilan

Sarah Hutagaol, Okezone · Selasa 26 Februari 2019 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 26 605 2023049 tkn-jokowi-sebut-kasus-slamet-ma-rif-bisa-langsung-dibawa-ke-pengadilan-tSOseu7u5k.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menilai kalau penyelesaian proses hukum Slamet Ma’rif bisa dilanjutkan meskipun dalam pemanggilannya sebanyak dua kali mangkir.

Dikarenakan proses hukum dalam Undang-Undang Pemilu hanya sebanyak 14 hari, sehingga menurut Ade Irfan, kasus Ketua Persaudaraan Alumni 212 tersebut seharusnya segera dilanjutkan ke kejaksaan, lalu ke persidangan.

“Mengenai perkara tindak pidana pemilu itu penyelesaian masalahnya bisa saja tanpa kehadiran oleh tersangka. Artinya proses hukumnya, dapat berjalan terus. Memang kan proses penegakkan hukum pemilu itu kan dibatasi oleh waktu, 14 hari,” ujar Ade Irfan kepada Okezone, Selasa (26/2/2019).

 sa

“Kalau lah dua kali telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan secara resmi oleh penyidik seharusnya pihak kepolisian melanjutkan prosesnya ini ke tingkat Kejaksaan. Nah kejaksaan langsung membuat tuntutannya dan memberikan dokumennya ke pengadilan agar bisa dilaksanakan persidangannya. Itu dimungkinkan dalam Undang-Undang Pemilu,” paparnya.

Untuk mendapatkan jawaban atas alasan dari penghentian kasus Slamet Ma’rif, Ade Irfan pun langsung melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Daerah untuk menanyakannya langsung kepada pihak penyidik di Polresta Surakarta, Jawa Tengah.

Dengan diberhentikannya kasus Slamet Ma’rif, Ade Irfan pun mengkhawatirkan akan mengganggu penegakkan hukum, dan dijadikan acuan oleh oranglain untuk melakukan hal yang sama dengan dibungkus kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Nah ini yang saya belum dapat penjelasan, kepastian tentang masalah ini. Jadi kalau menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum pidana pemilu,” ungkap Ade Irfan.

 sa

“Kenapa? Karena nanti orang akan menjadi acuan untuk melakukan yang sama. Melakukan kampanye-kampanye yang dibungkus dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bisa saja nanti dibilang pak Slamet Ma’rif bisa kok,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Slamet Ma'arif ditetapkan tersangka serta dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam Tablig Akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini