Wiranto Apresiasi Mendagri Selenggarakan Rakor Persiapan Pemilu 2019
BATAM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi Menteri Dalam Negeri yang sering Menginisiasi Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Hal ini dikatakan Wiranto saat membuka Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (28/2/2019).
Wiranto menyebutkan, rapat koordinasi kian penting dilakukan sebagai sebuah langkah koordinasi untuk menyamakan visi penyelenggara Pemilu dan instansi terkait untuk mewujudkan keberhasilan dan kesuksesan Pemilu 2019.
“Saya memberikan apresiasi kepada Mendagri yang terus-menerus menginisiasi rapat-rapat koordinasi. Sudah ada Undang-Undang, KPU, Bawaslu sudah jelas. Kenapa kita harus koordinasi? Harus koordinasi karena kita satu tim, kita bukan berdiri sendiri, kita bukan punya pekerjaan yang terpisah, tetapi mempunyai tugas yang bersama-sama yang mengerucut sampai kepada keberhasilan Pemilu Serentak 2019. Kalau tidak ada koordinasi boleh jadi nanti Pemilu tidak aman, Pemilu tidak tertib, Pemilu tidak sukses. Oleh karena itu, perlu Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional),” kata Wiranto, dalam keterangan tertulis yang diterima.
Tujuan penyelenggaraan Pemilu, selain untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, juga dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. Oleh karenanya, Wiranto berharap perbedaan pilihan politik tidak membuat perpecahan dan pertikaian antaranak bangsa.
(Baca Juga : Di Tahun Pemilu, 60% Kaum Milenial Sebut Demokrasi Belum Mewakili Aspirasinya)
“Pilihan boleh beda persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga. Kalau memang pilihan tidak beda ya tidak ada pemilu. Tapi kan ada sistem dalam satu negara yang memang harus Pemilu, perbedaan ini bukan karena niat kita berbeda, berbeda karena dipaksa oleh satu konstitusi, berbeda yang sifatnya sementara. Kita kan Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Perbedaan ini tidak boleh kemudian mengimbas kepada bangsa. Karena dari awal Indonesia sudah memprinsipkan demokrasi. Dalam demokrasi kita juga kita menganut Trias Politica perwakilan itu yang mengatur negara ada tiga unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena rakyat itu harus ada yang mewakili makanya dilaksanakan Pemilu, persatuan dan kesatuan harus dipegang teguh,” tutur Wiranto.
(Baca Juga : Tangkal Hoaks Cipika-cipiki dengan Perempuan, Ma'ruf Amin Kenalkan Istrinya ke Publik)
