Bougainville Akan Gelar Referendum Kemerdekaan dari Papua Nugini pada Oktober
SYDNEY – Referendum kemerdekaan untuk pulau Bougainville di Pasifik untuk memisahkan diri dari Papua Nugini (PNG) ditunda pelaksanaannya sampai Oktober 2019. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill pada Jumat.
Di bawah perjanjian damai yang ditandatangani setelah perang saudara sembilan tahun dengan Papua Nugini (PNG) yang berakhir pada 1998, Bougainville memiliki waktu hingga pertengahan 2020 untuk mengadakan referendum. Referendum tersebut semula dijadwalkan digelar pada Juni, namun kemudian mengalami penundaan empat bulan sampai Oktober.
Konflik antara PNG dan Bouganville dipicu oleh pembagian keuntungan dari tambang tembaga raksasa Paguna. Konflik tersebut memaksa perusahaan tambang Rio Tinto untuk meninggalkan Paguna. Rio Tinto pada akhirnya melepaskan sahamnya atas tambang tersebut pada 2016.
Pada saat konflik terjadi, tambang tersebut merupakan yang sumber pendapatan ekspor terbesar bagi Papua Nugini dan meliputi 7 persen dari produksi tembaga di dunia.
"Referendum tentang masa depan politik jangka panjang Bougainville akan diadakan pada 17 Oktober 2019," kata PM O’Neill dan Presiden Bougainville, John Momis sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (1/3/2019).
