Kementan Ajak Agropreneur Muda Berbisnis dari Hulu ke Hilir
Saat ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementan sedang menggiatkan pengembangan model korporasi petani yang memungkinkan pelaku usaha tani terlibat dalam proses usaha dari produksi hingga pemasaran. Menurut Sri, langkah ini strategis untuk pembangunan sektor pertanian ke depannya. “Hanya dengan model usaha skala besar maka usaha tani bisa lebih efisien dan menguntungkan untuk pelakunya,” tutur Sri.
Sri menyebutkan berdasarkan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terjadi peningkatan penyaluran KUR pada sektor pertanian. Tapi realisasinya masih lebih rendah dibandingkan sektor pertanian perdagangan, demikian pula dengan sektor produksi.
Tercatat, pada 2018 penyaluran KUR Pertanian mencapai Rp27,6 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada di kisaran Rp23 triliun. Tapi nilai tersebut masih jauh di bawah KUR Perdagangan yang mencapai Rp64 triliun pada 2018.
“Pertanian selama ini dikenal sebagai usaha dengan resiko tinggi bagi perbankan. Tapi sebetulnya resiko tersebut bisa ditekan jika ada pendampingan dan pengawalan intensif. Ini juga bisa menjadi peluang bagi kawan-kawan agropreneur,” jelasnya.
Sependapat dengan Sri, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Retno Sri Hartati Mulyandari menyebutkan pentingnya pendampingan teknologi bagi para petani di level bawah. “Secara sosiokultural, petani kita sulit bersentuhan dengan teknologi. Karena itu, dibutuhkan social agropreneurship yang bisa menjembatani para petani dengan teknologi,” tandasnya.
