Ribuan Guru PNS di Pekanbaru Tuntut Tunjangan Sertifikasi yang Dihapus

Banda Haruddin Tanjung, Okezone · Selasa 05 Maret 2019 14:27 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 05 340 2026052 ribuan-guru-pns-di-pekanbaru-tuntut-tunjangan-sertifikasi-yang-dihapus-YzmGSv8SHB.jpg Ilustrasi Demo (Okezone)

PEKANBARU - Ribuan guru menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Pekanbaru, Riau. Para guru yang meninggalkan anak didiknya di saat jam pelajaran itu demo menuntut tunjangan sertifikasi.

Ribuan guru yang memakai pakai dinas ini demo menutup badan Jalan Jendral Sudirman tepat berada di depan Kantor Walikota. Akibatnya arus lalu lintas menuju Kantor Walikota Pekanbaru macet total. Transportasi umum juga dilarang karena ada blokade polisi.

 Baca juga: Guru dan Tenaga Pengajar Harus Diberikan Pelatihan Abad 21

Dalam aksinya, mereka meminta Wali Kota Pekanbaru, Firdaus membayar tunjangan sertifikasi guru berstatus PNS yang mereka anggap adalah sebagai hak. Selama ini mereka juga sudah protes karena setiap bulannya ada pengurangan.

 Demo guru (Okezone)

"Tuntutan kita adalah kesejahteraan. Setiap bulan uang sertifikasi kami dikurangi dan setiap bulannya terus berkurang dan sekarang malah dihapuskan oleh Pemkot. Uang sertifikasi itu kan hak kami dan kewajiban pemerintah membayarnya," imbun Zulfikar.

 Baca juga: Bahas Sistem Zonasi, Mendikbud: Jumlah Guru PNS di Kota Kelebihan

Dia menilai Pemkot Pekanbaru diskriminasi kepada para guru SD dan SMP terkait akan dihilangkannya dana sertifikasi. Mereka iri karena guru tingkat SMA yang ditanggungjawabkan Pemprov Riau selalu dibayarkan tunjangan sertifikasi.

"Kalau guru SMA, dana sertifikasi guru selalu dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Kalau kita malah dihapus. Tentu kita kecewa," imbuhnya.

 Baca juga: Kemendikbud Godok Aturan Pengganti Guru Pensiun

Aksi demo belum mendapatkan respons dari Pemkot Pekanbaru. Para guru ini tertahan di pintu gerbang depan kantor walikota. Tidak puas dengan melakukan aksinya di depan Kantor Walikota Pekanbaru, ribuan guru melakukan aksinya ke Kantor DPRD Kota Pekanbaru dengan melakukan longmarch. Tuntutannya sama minta dana sertifikasi dan pihak DPRD ikut memfasilitasinya.

Dalam aksinya mereka menuntut Walikota Pekanbaru merevisi Perwako No 7 Pasal 9 ayat 8 yang berisi tentang uang sertifikasi guru tidak lagi mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintahan Pekanbaru.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini