nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKL Bukan Penjahat Kriminal, tapi Masalah Sosial

Taufik Budi, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2019 16:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 09 512 2027847 pkl-bukan-penjahat-kriminal-tapi-masalah-sosial-wWHPWpra1Z.jpg ilustrasi penertiban PKL

SEMARANG – Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) ibarat jamur yang tumbuh pada musim hujan. Meski kerap ditertibkan hingga digusur, namun mereka tetap muncul kembali bahkan dengan jumlah lebih banyak.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, Zaenal Abidin Petir, menyebut pemerintah mesti melihat secara komprehensif tumbuh suburnya PKL. Meski kerap berdagang di area terlarang namun dinilai bukan tindakan pidana.

“Mesti melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, pedagang kaki lima itu ada karena apa? Jadi itu tugas pemerintah. Waktu itu malah akan bekerjasama dengan polisi untuk penertiban PKL. Ini bukan tindakan kriminal ini masalah sosial,” ujar Zaenal, Jumat (8/3/2019).

Dia menyatakan, maraknya PKL karena terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menuntut warga untuk melakukan beragam upaya untuk bertahan hidup. Di tengah keterbatasan midal dan sumber daya, berjualan di tepi jalan menjadi pilihan.

“PKL itu ada karena memang masalah sosial, di mana kondisi pembangunan ekonomi dan pendidikan yang tidak merata di indonesia pada umumnya. Sehingga PKL itu timbul, karena tidak ketidaktersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk usaha yang lebih produktif. Artinya mereka berdagang dalam kondisi ekonomi yang sangat kurang menguntungkan,” tuturnya.

(Baca Juga: 19 Tahun Jadi PKL, Slamet Mampu Kuliahkan 2 Anaknya)

“Siapa sih orang yang mau panas-panasan, kehujanan, karena pedagang kaki lima itu siap kepanasan dan kehujanan. Demi apa? Demi mempertahankan keluarganya untuk bisa hidup,” tandas dia.

Menurutnya cukup petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban PKL bila keberadaan PKL dinilai melanggar aturan. Meskipun, pekerjaan yang dilakoni PKL tersebut juga dijamin oleh Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

“Di situ disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau mereka merasa hidup layak sebagai PKL, mestinya pemerintah terima kasih. Teman-teman pedagang ini tidak pernah minta-minta modal lho. Mereka ini dibiarkan hidup saja sudah seneng, dijarke wae (dibiarkan saja) mereka seneng,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Semarang seringkali kewalahan dalam menertibkan PKL secara tuntas. Padahal, hampir setiap pembahasan rapat antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), penertiban PKL selalu saja tak luput dari pembahasan.

“Untuk PKL ini sekarang sudah ada pengampunya yaitu Dinas Perdagangan. Ya kalau mereka (PKL) yang berjualan di tempat terlarang dan sebagainya, tentunya mereka melanggar aturan yang ada,” singkat Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini