nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD Sebut Ada Gerakan Ingin Memecah Ideologi Bangsa

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2019 20:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 19 608 2032333 mahfud-md-sebut-ada-gerakan-ingin-memecah-ideologi-bangsa-WhAnU4ERN4.jpg Mahfud MD (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)

DELISERDANG - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menyebut ada sejumlah gerakan di Indonesia yang saat ini ingin memecah belah ideologi bangsa. Gerakan-gerakan itu kini semakin mengkhawatirkan. 

Hal itu dikatakan Mahfud saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan yang dihelat di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Jalan Wiliam Iskandar, Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (19/3/2019).

(Baca Juga: Polri Dalami Video Viral Polisi Ajak Masyarakat Ucapkan "Jokowi Yes Yes Yes")

Gerakan tersebut, ujar Mahfud, berupa gerakan yang ingin mengubah sistem secara inskonstitusional. Sekarang kian gencar melakukan manuver, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Secara keseluruhan setelah berkeliling, saya melihat masyarakat kita masih sangat mencintai Tanah Air. Tapi saya juga menemukan ada gerakan yang ingin memecah ideologi. Ini yang menjadi kekhawatiran kita," ujar Mahfud.

Mahfud MD

Untuk meredam gerakan-gerakan itu, lanjut Mahfud, Gerakan Suluh Kebangsaan harus terus berkampanye. Terutama kampanye di kampus-kampus dan kelompok masyarakat lainnya untuk meneguhkan persatuan nasional.

"Kami akan terus berkampanye. Khususnya jelang pemilu ini. Bukan untuk kampanye politik. Tapi kampanye kebangsaan, agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang baik. Soal siapa yang akan dipilih, itu kembali ke individu masing-masing," katanya.

(Baca Juga: Mahfud MD: Menjaga NKRI Itu Penting, Titik!)

Mahfud mencontohkan, salah satu gerakan inkonstitusional itu adalah dengan membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

"Ini bukan untuk kepentingan lima tahunan. Bukan untuk pemilu atau pilkada saja. Tapi, jauh lebih luas untuk kepentingan bangsa ini ke depannya. Persatuan bangsa ini. Satu hal yang kami soroti adalah potensi ribut-ribu setelah pemilu. Kami harap ini tidak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan curang, silakan nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Sistem hukum kita mengakomodasi itu kok," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Gerakan Suluh Kebangsaan, Alissa Wahid mengingatkan, setelah 17 April 2019 atau hari pemungutan suara, bukanlah hari kiamat. Pemerintah tetap akan jalan seperti seharusnya di bawah pengawasan rakyat.

"Jangan terus berfikir kalau calon presiden yang dipilih kalah, negara ini kiamat. Semua tetap warga negara Indonesia, tetap bisa mengkritik dan menagih janji politik calon yang menang," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini