nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aher dan Deddy Mizwar Beri Kesaksian Dalam Suap Perizinan Meikarta

CDB Yudistira, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2019 15:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 20 525 2032627 aher-dan-deddy-mizwar-beri-kesaksian-dalam-suap-perizinan-meikarta-UiQm2QZuxr.jpg Sidang Kasus Suap Meikarta (Foto: CDB Yudistira/Okezone)

BANDUNG - Dalam sidang lanjutan suap Meikarta mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada kesaksiannya mengatakan pemberhentian pembangunan Meikarta, berdasarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Dalam Perda itu, tertuliskan bahwa pembangunan di atas 100 hektar harus mendapatkan rekomendasi dengan catatan (RDC) oleh Gubernur Jabar.

Deddy yang juga dulu menjabat Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD ) Jawa Barat sesuai SK Gubernur mengatakan informasi yang didapat, luas lahan untuk membangun Meikarta seluas 500 hektar (438 hektar sesuai dakwaan).

"500 hektar mau dibangun, (dihuni) dua juta orang. Skala metropolitan, tanpa ada rekomendasi. Lippo ini mau bangun negara di atas negara. Apa kata dunia?," kata Deddy saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Aher, Deddy Mizwar dan Dirjen Otda Bersaksi di Sidang Suap Meikarta

Sidang

Pengentian itu pun, dikarenakan perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang belum lengkap.

Setelah melakukan rapat kembali, luasan pembangunan Meikarta diputuskan seluas 84,6 hektar. Lahan itu bisa dibangun tanpa rekomendasi Pemprov Jabar, tapi tetap harus melalui mekanisme aturan yang berlaku. Seperti melengkapi IPPT, IMB, Amdal dan lain-lain.

"Memang 84 hektar itu haknya Lippo. Tapi air, pengelolaan sampah dan lainnya tolong dikaji. Tapi kalau 500 hektar harus ada tata ruang. Makanya saya bilang stop dulu sampai RDC (rekomendasi dengan catatan) keluar (saat informasi yang diterima pembangunan 500 hektar), bukan hentikan IPPT," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Mantan gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) turut dimintai kesaksinnya.

Aher dimintai untuk menjelasakan terkait pengeluaran rekomendasi berupa keputusan gubernur (kepgub) untuk membahas perizinan proyek Meikarta.

Rekomendasi itu ditujukan ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar dan Badan Koodinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar yang diketuai oleh Deddy Mizwar.

Hakim menanyakan apakah saat mengeluarkan rekomendasi itu Aher tahu soal Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) telah diterbitkan oleh Neneng Hasanah Yasin.

Aher mengaku tidak tahu. Karena itu merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. "Itu kan kewenangan daerah (Pemkab Bekasi)." ucapnya.

Baca Juga: Susul Billy Sindoro, 3 Terdakwa Lain Divonis Penjara di Kasus Meikarta

Kemudian hakim juga mengajukan pertanyaan soal penerimaan uang terkait perizinan Meikarta kepada staf di BKPRD.

"Bapak tahu enggak staf bapak menerima uang 90.000 dolar terkait RDC dan Sekda bapak menerima uang Rp1 miliar?" ungkap Lindawati.

"Tidak tahu," jawab Aher tegas.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini