Jelang Debat Keempat, TKN Sebut Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Semakin Diakui
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam satu periode pemerintahan Jokowi, politik luar negeri Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya dalam pergaulan internasional. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum internasional, baik regional maupun dunia, guna menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi kita.
Komentar itu disampaikannya berkaitkan dengan ‘politik luar negeri’ sebagai tema Debat Keempat Pilpres 2019, pada Sabtu 30 Maret 2019.
Menurut Ace, kini Indonesia dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Hal itu disebutnya jadi bukti Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia.
“Indonesia juga selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi. Isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai. Masih di bidang perdamaian, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO). Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 di antaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545,” kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (28/3/2019).
Ace melanjutkan, Indonesia saat ini juga aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif. Pesan moral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.
(Baca juga: Kampanye di Bandung Tak Bisa Kasih Kaus, Prabowo Malah Berikan Topi dan Bajunya)
Jokowi saat itu mengatakan, saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Tidak boleh ada kata menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam.
Politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga menurutnya diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hasilnya antara lain 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan, dan lebih dari Rp574 miliar hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan.
“Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya lagi, situasi ekonomi global saat ini juga mengalami banyak tekanan, perubahan dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi. Perang Dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lainnya.
“Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia. Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain: memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru; memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru; diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri; serta diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Ace, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi, terus mendorong adanya kerja sama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat arsitektur di kawasan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre. “Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama ‘Indo-Pasifik’. Kebijakan ini untuk lima tahun ke depan akan terus kami perkuat,” kata dia.
Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional, kata Ace, maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia.
“Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional,” kata dia.
“Kami akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kami akan memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina,” kata Ace.
Selain itu, Jokowi-Ma’ruf disebutnya akan melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.
“Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia,” imbuh Ace.
(Qur'anul Hidayat)
