nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Merespons Hoaks Setting-an Server KPU

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Sabtu 06 April 2019 13:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 06 337 2039875 mendagri-merespons-hoaks-setting-an-server-kpu-R1KLVwVce0.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Puspen Kemendagri)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons sebuah video hoaks yang menyebut bahwa server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilihan Umum 2019. Menanggapi hal itu, Mendagri menyatakan dukungannya terhadap KPU yang telah berani mengambil langkah cepat untuk segera melaporkan video tersebut kepada pihak berwajib.

"Saya kira itu berita yang tidak masuk akal ya. Kami mendukung penuh langkah KPU yang cepat dalam tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoaks, fitnah sekecil apa pun, dilaporkan ke aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," tegas Tjahjo usai menghadiri pengukuhan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2019–2020 di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019).

(Baca juga: Mendagri Minta Pers Konsisten Suguhkan Fakta sebagai Alat Kontrol Pemerintah)

Ia meyakini tidak akan ada celah kecurangan atau memenangkan dan menguntungkan pihak mana pun dengan pengawasan yang sedemikian ketat dan diatur oleh undang-undang.

"Permainan fitnah dan hoaks sudah tidak pada zamannya, karena seluruh penyelenggara pemilu diatur oleh undang-undang, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, partai politik, dan tim sukses. Jadi kami yakin penyelenggara pemilu itu melaksanakan tugas sesuai aturan," terang Tjahjo.

(Baca juga: Kemendagri Rekam E-KTP bagi Korban Banjir Jayapura)

Di satu sisi, KPU melalui komisioner Hasyim Asy'ari telah membantah informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertingkat dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih kecamatan (PPK), dilanjutkan ke kabupaten/kota, ke KPU provinsi, hingga berakhir di KPU RI. Hasil pemindaian Form C1-Plano yang selanjutnya diunggah di situs KPU dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.

"Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dahulu oleh publik, termasuk saksi, pengawas TPS, warga pemilih, pemantau, media, dan pihak lainnya, dan semua pihak diberi kesempatan mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano," tegas Hasyim.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini