Pemilu: Politisi Dekati TKI di Luar Negeri, Setelah Itu Menghilang
'Sosialisasi tak maksimal'
Pesta demokrasi Indonesia yang digelar lima tahunan juga dirasakan oleh komunitas Indonesia di luar negeri.
Selain lewat kunjungan para politikus yang berharap kunjungan politik itu dibalas dengan pemberian suara, para pemilih juga mengikuti perkembangan pemilu lewat situs berita online dan media sosial.
Bagaimanapun di tataran lapangan, sosialisasi langsung di Malaysia dirasakan kurang maksimal. Salah satu indikasinya, daftar pemilih tetap di Malaysia seharusnya lebih besar dari angka sekitar 900.000 orang.
"Padahal Malaysia adalah negara tujuan buruh migran (Indonesia) terbesar dan meski tidak ada data yang valid terkait jumlah BMI di Malaysia." Demikian koordinator Serantau, Nasrikah, memberikan alasan.
Jumlah tenaga kerja Indonesia, baik yang berdokuman maupun yang tidak berdokumen di Malaysia diperkirakan lebih dari dua juta orang.
Kampanye pemilu legislatif dan pilpres
Datuk Muhamad Zainul Arifin sebagai salah seorang calon anggota DPR dengan cakupan pemilih di luar negeri mengaku telah berkampanye langsung ke Malaysia, Hong Kong dan Makau.
Yang tak luput, katanya, adalah sekaligus mengemas pesan kampanye calon presiden dan wakil presiden yang diusung PPP, pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin.
"Isu pilpres seiring, sejalan selalu ikut bersama kampaye diri saya. Dari stiker, spanduk dan alat peraga lainya tetap meletakkan 01 sebagai salah satu perjuangan 2019," terang Muhamad Zainul Arifin.
Di Arab Saudi tak bisa sosialisasi terbuka
Berbeda dengan apa yang dilakukan caleg PPP, Muhamad Zainul Arifin, dengan 'blusukan' ke pabrik dan tempat-tempat berkumpul TKI di Malaysia dan Hong Kong, sosialisasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden penuh kendala di Arab Saudi.
Meski begitu, panitia pemilihan mengaku berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada warga negara Indonesia yang tinggal di negara kerajaan itu.
"Arab Saudi ini adalah negara tertutup. Artinya, kita tidak bisa mengadakan sosialisasi secara terbuka. Itu tidak boleh, harus minta izin ke otoritas," kata Ketua PPLN Riyadh, Murjasa M. Solly, dalam wawancara telepon dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Ditambahkannya, pada umumnya warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi terpencar-pencar di berbagai wilayah yang jauh dari lokasi PPLN, di samping mereka juga sulit dihubungi karena terikat dengan majikan.
Adapun sosialisasi yang dilakukan sejauh ini diadakan di KBRI dan di tempat-tempat komunitas WNI.
Para pemilih di luar negeri akan mencoblos pada 8-14 April 2019.
Suara lebih dari dua juta pemilih Indonesia di mancanegara penting bagi para caleg untuk dapat duduk di kursi DPR, tetapi sebagaimana dikatakan oleh para nara sumber tadi, dukungan mereka dalam bentuk suara perlu dipupuk pasca pencoblosan. (aky)
(Fetra Hariandja)
