Profesor Romli Sebut Upaya Deligitimasi KPU Merupakan Pelanggaran Konstitusi
JAKARTA - Guru besar hukum pidana Universitas Padjajaran, Bandung, Profesor Romli Atmasasmita menilai ada sejumlah petunjuk yang menunjukkan niat untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan eksistensi pemerintahan. Romli menegaskan, upaya itu merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap konstitusi atau UUD 1945.
"Adanya niat mendeligitimasi eksistensi pemerintahan dan KPU yang merupakan pelanggaran konstitusi UUD 45," kata Profesor Romli dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (30/4/2019).
Petunjuk tersebut seperti tuduhan curang dan konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap pemerintah dan KPU dalam pemilu 2019 yang dilakukan secara terbuka dan berulang-ulang tanpa niat baik dilanjutkan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku.
Lalu, sambungnya, maklumat Makkah Habib Rizieq yang mengajak pendukung Prabowo-Sandi untuk menduduki KPU jauh sebelum hasil hitungan KPU diumumkan merupakan, hasutan dan ancaman untuk melakukan tindak pidana dan pelanggaran sistem demokrasi pancasila dan UUD 1945.
"Pemerintah secara terus menerus menyampaikan imbauan, mengingatkan dan memperingatkan agar segera menghentikan tuduhan-tuduhan curang tanpa bukti kuat, dan diminta menggunakan mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku; tetapi tidak dipedulikan," tuturnya.
Ia pun meminta kepada Pemerintah agar mengambil langkah-langkah hukum preventif dan represif, demi tegaknya hukum dan UUD 45.
"Perlu segera ditindak, setiap tindak pidana terkait pelaksanaan UU Pemilu dan Pilpres 2019," pungkasnya.
(Awaludin)
