JK Harap Ijtima Ulama III Tak Didasari Kepentingan Politis

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 30 April 2019 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 30 605 2049807 jk-harap-ijtima-ulama-iii-tak-didasari-kepentingan-politis-GJRXLLe9tz.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Fahreza Rizky)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait pelaksanaan Ijtima Ulama III oleh sejumlah tokoh untuk membahas kecurangan Pemilu 2019. JK berharap acara tersebut tidak didasari oleh kepentingan politis, melainkan merujuk pada pedoman yang benar seperti hadist.

"Kita harapkan ijtima itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadits-nya, jadi ada dasar hukumnya yang benar. Jangan dasarnya politis, tapi betul-betul dasarnya aturan hadits," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

(Baca Juga: Wiranto: Perkara Kecurangan Pemilu Sudah Ada Wadahnya, untuk Apa Ijtima Ulama?

Peristiwa saat Ijtima Ulama II 

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait pembahasan dalam acara Ijtima Ulama III. Namun, hasil dari acara tersebut tergantung pada figur-figur yang hadir.

"Kita belum tahu apa yang mau dibicarakan, itu ijtima juga kadang-kadang ya tergantung siapa yang hadir. Kalau yang hadir tentu ada kelompok-kelompok tertentu, tentu isinya lain lagi kalau ulama NU atau Muhammadiyah, tergantung masing-masing kepercayaan," kata JK.

Diwartakan sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama akan menggelar acara Ijtima Ulama III di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 1 Mei 2019. Acara tersebut dihelat untuk merespons adanya kecurangan yang massif dalam Pemilu 2019.

(Baca Juga: Bakal Ada Ijtima Ulama III, BPN: Saran yang Dihasilkan Jadi Perhatian Kami

Namun, Menko Polhukam Wiranto tidak setuju dengan pelaksanaan acara tersebut. Pasalnya, menurut dia negara sudah memberikan saluran untuk menyampaikan keberatan dengan proses atau pun hasil Pemilu, yakni melalui Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lalu untuk apa (Ijtima Ulama III)?" ucap Wiranto mempertanyakan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini