Satgas Pengawasan Koperasi Diminta Diperkuat
Hal lain, Purnomo menunjuk keberadaan koperasi berskala nasional yang tidak memperhatikan aturan main di daerah, khususnya dalam pembukaan cabang. "Di Jatim, kami akan menutup koperasi nasional yang tidak ikut aturan main di wilayah kami. Padahal, mereka ambil dana masyarakat Jatim, lalu dananya keluar Jatim," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra sepakat dengan Purnomo. Indra mengakui bahwa koperasi skala nasional memang terbilang cenderung bandel dalam beroperasi di daerah. "Saya sudah menutup tujuh koperasi primer nasional yang beroperasi di Bali," ucapnya.
Indra juga mengusulkan agar keberadaan Satgas Pengawasan Koperasi lebih diperkuat, khususnya dalam hal anggaran. Untuk mengawasi ribuan koperasi di daerah, anggaran dari pusat untuk Satgas Pengawasan hanya untuk empat bulan saja. "Selain itu, jabatan fungsional pengawas koperasi mohon dipercepat," katanya.
Indra juga meminta aturan terkait pembubaran koperasi, khususnya di daerah, agar lebih dipermudah. "Tidak perlu rumit-rumit prosesnya, kalau sudah tiga kali tidak melakukan RAT, ya bubarkan saja," pungkasnya.
(Abu Sahma Pane)
