Soal Dugaan Kecurangan Pemilu, Menhan: Buktikan dan Jangan Ada People Power!
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengingatkan bahwa tidak boleh ada gerakan people power. Apalagi, sebagai negara hukum perihal seperti itu tidak dibenarkan.
"Nggak boleh (ada people power), kita negara hukum, memaksa-maksa enggak baik ya," kata Menhan saat menghadiri acara Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).
Menurutnya apabila ada bukti kecurangan Pemilu maka hal itu perlu dibuktikan sesuai dengan aturan yang ada. "KPU bilang, mana kecurangan, buktikan. Jangan maksa-maksa rakyat. Kalau ada bukti, silakan, ini negara hukum," ungkapnya.
Baca juga: Menhan: Sekarang Mari Kita Bersatu, Enggak Ada 01-02
Sebelumnya Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU ke Bawaslu. Mereka menemukan 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.
