Ketua DPR Desak Pemerintah Cari Tahu Penyebab Ratusan Petugas KPPS Meninggal

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 14:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 08 605 2053051 ketua-dpr-desak-pemerintah-cari-tahu-penyebab-ratusan-petugas-kpps-meninggal-d54BW6YUSQ.jpg Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto : Anggun Tifani/Okezone)

JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, membahas perihal banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat pelaksanaan Pemilu 2019. Ia mengaku prihatin dengan kejadian tersebut dan meminta pemerintah mencari tahu penyebab maupun solusi dari peristiwa itu.

"Karena bukan hanya di Pemilu 2019 ini saja yang memakan banyak korban petugas penyelenggara. Saat Pemilu 2014 yang tidak serumit sekarang jumlah kematian petugas KPPS berdasarkan data KPU yang meninggal mencapai 144 orang dan tanpa santunan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam pidato pembukaan rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Berdasarkan pengalaman dari Pemilu 2014 itu, Bamsoet menegaskan pihaknya di Komisi II DPR bersama pemerintah telah mengantisipasi setiap ada pembahasan. Beban jumlah pemilih di setiap TPS pada Pemilu 2019 ini dikurangi atau dibatasi maksimal 300 orang.

Berdasarkan informasi selain faktor umur, kata dia, riwayat kesehatan, beban kerja, serta tekanan psikologis memengaruhi banyaknya KPPS yang meninggal dunia. Selain itu, semua pihak yang ingin menang ikut memberi andil salah satu penyebab petugas di lapangan meninggal dunia.

Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Sawah Besar Jakpus Foto: Harits

"Dalam kaitan itu, pimpinan dewan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga korban maupun kepada mereka yang menderita sakit. Pimpinan dewan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab-musabab banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia dan mengalami sakit," ucapnya.

Bamsoet juga mengimbau masyarakat untuk bisa menahan diri, mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi proses penghitungan suara yang sedang berlangsung di KPU.


Baca Juga : Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal Pembentukan Pansus Pemilu

Menurutnya, sikap yang paling bijak adalah dengan menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi sampai penghitungan secara nasional di KPU.

"Jika dalam proses penghitungan suara tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan hendaknya ditempuh prosedur dan jalur yang disediakan undang-undang dan konstitusi negara," katanya.


Baca Juga : Rapat Paripurna DPR Diawali Dengan Doa Bagi Petugas KPPS yang Meninggal

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini