“Mereka menyampaikan perlu adanya entrepreneurship education yang mencakup monitoring, evaluasi, dan mentoring untuk membentuk ekosistem dan perlu adanya treatment yang berbeda untuk masing-masing skala pelaku UMKM mengingat mayoritas pelaku UMKM 98% adalah usaha mikro, bahkan mayoritas berada pada tingkat ultra mikro,” katanya.
Selain itu, perlu adanya leader kebijakan UMKM yang kuat baik menyempurnakan yang sudah ada saat ini, atau membentuk komite maupun pokja lintas stakeholders untuk kebijakan UMKM di Indonesia.
Para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM kata Rully juga telah sepakat untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM sebagai guidelines arah kebijakan UMKM nasional yang terpadu dan inklusif.
Penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM menjadi sangat krusial dan perlu menitikberatkan pada proses identifikasi kebijakan yang terpadu melalui koordinasi dan sinergi yang optimal antar stakeholder dan K/L yang terlibat sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya penyusunan Strategi Nasional Pengembangan UMKM Indonesia akan diinisiasi dan dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM selaku lead kementerian terkait kebijakan UMKM, dimana akan dilakukan pelibatan pihak-pihak internal untuk perumusan draft Strategi Nasional.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.