nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indonesia Serukan Penghentian Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Rahman Asmardika, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2019 10:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 10 18 2053900 indonesia-serukan-penghentian-pembangunan-pemukiman-ilegal-israel-di-palestina-N6GhtBMM6Q.jpeg Foto: Dok. Kemlu RI.

NEW YORK – Indonesia menyatakan penolakannya terhadap pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di Palestina dan menyerukan penghentian tindakan tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB di New York pada Kamis.

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman illegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” kata Menlu Retno saat memimpin pertemuan informal Arria Formula mengenai masalah Palestina di Markas Besar PBB di New York, 9 Mei.

Pertemuan bertajuk “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian” tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

Dalam pernyataan pembukanya, Menlu RI menyampaikan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekira 110 ribu pada 1993 menjadi sekira 620 ribu pada 2017. Hal itu menunjukkan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menghadapi situasi yang sulit, tersebut, Menlu Retno meminta semua pihak untuk tidak berputusa asa. Lebih lanjut, dia menyampaikan tiga hal terkait pembangunan pemukiman ilegal Israel yaitu:

Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.

Kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis hak asasi manusia Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi.

Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.

Acara ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019. Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Beberapa kegiatan lainnya yang juga digelar Indonesia selama masa presidensinya Mei ini yaitu: Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB, tanggal 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata, tanggal 23 Mei 2019, Pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace” (“Menabur Benih Perdamaian”), pada 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia, pada 30 Mei 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini