nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Tata Kelola Air Minum, Pemprov DKI Bakal Datangi KPK

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2019 11:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 10 338 2053925 soal-tata-kelola-air-minum-pemprov-dki-bakal-datangi-kpk-14U0y80tDM.jpg Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta, yang dibentuk oleh Anies Baswedan rencananya akan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, tim tersebut akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air Ibu Kota. Anies mengatakan, tim itu ingin berkonsultasi perihal proses pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta yang selama ini diurus oleh dua perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

"Tim Tata Kelola Air ada pertemuan dengan KPK didasarkan undangan dari KPK menyangkut laporan dari masyarakat," Anies Baswedan saat ditemui di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

 SD

"Saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini agar proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugukan kepentingan umum," imbuhnya.

Mengenai hal tersebut, Dirut PAM Jaya DKI Jakarta, Priyatno Bambang menjelaskan bahwa tim itu akan meminta rekomendasi dari pihak KPK terkait proses yang sudah berjalan sejauh ini.

"Nanti dijelasin dari tim evaluasi rekomendasi yang kemarin gimana. Prosesnya yang sekarang kaya apa," kata Bambang di Balai Kota.

 SD

Sekadar diketahui, hingga saat ini proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.

Sedangkan sampai saat ini, Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono pada Jumat (12/4/2019) lalu.

Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini