nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Kulonprogo Kaget Namanya Viral Digadang-gadang Jadi Kepala BKKBN

Kuntadi, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2019 17:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 10 510 2054131 bupati-kulonprogo-kaget-namanya-viral-digadang-gadang-jadi-kepala-bkkbn-iJhrX0Bhhl.jpg Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (foto: Kuntadi/KoranSINDO)

KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo kaget mendapati Surat Keputusan (SK) dari presiden yang menyebut dirinya sebagai Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beredar dan viral di media sosial. Bupati Hasto sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan secara resmi.

“Saya masih akan menunggu kebenaran atas SK tersebut,” jelas Hasto.

SK Bupati Kulonprogo Jadi Kepala BKKBN (foto: Ist)	 

Bupati juga kaget kenapa SK yang bersifat rahasia ini bisa beredar. Awalnya Hasto mendapatkan foto SK tersebut dari temannya yang menjadi seorang Dirjend di Kementerian Kesehatan. Namun dalam waktu bersamaan juga beredar luas di masyarakat.

“Saya baru dapat via WA itu, dan belum ada perintah apapun,” jelasnya.

Hasto sendiri memilih menunggu waktu untuk memastikan kebenaran SK tersebut. Dia juga tidak berusaha mencari kebenaran itu dengan mengonfirmasi ke pusat. Hasto lebih fokus mengurusi ketugasan sebagai seorang bupati. Sebab jika itu benar, pasti ada mekanisme yang harus dilalui dan tidak serta merta.

“Saya tidak bisa bicara banyak, karena memang belum ada surat,” terangnya.

Baca Juga: SK Presiden Jokowi Angkat Bupati Kulonprogo Jadi Kepala BKKBN Viral di Medsos 

Diakuinya sebelum pemilu dan pilpres memang ada kekosongan jabatan BKKBN yang ditinggal pensiun. Masalah itu juga sudah dirapatkan di istana, dan dikabarkan dirinya masuk dalam kandidat untuk mengisi kekosongan itu.

 

Seandainya memang diberikan amanah mengemban jabatan itu, Hasto melihat ada beban pekerjaan baru. Tugas bupati dan esselon I di pusat tentu berbeda. Tentu saja harus banyak belajar meski sebagai seorang dokter dia juga cukup menguasai masalah KB.

Selain itu dalam kaitan kependudukan, saat ini ada bonus dmeografi. Hal ini harus diselesaikan, agar masyarakat yang profuktif bisa lebih berkembang. Termasuk bagaimana menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

“Bonus demografi yang harus diperhatikan dalam bidang kependudukan,” terangnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini