nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Dalami Proses Penganggaran e-KTP lewat Agus Martowardojo

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2019 17:56 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 17 337 2057090 kpk-dalami-proses-penganggaran-e-ktp-lewat-agus-martowardojo-rjmiSziE4q.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Agus DW Martowardojo sore ini. Agus didalami keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Agus untuk mendalami proses penganggaran paket penerapan e-KTP. Sebab, saat proses penganggaran e-KTP, Agus menjabat sebagai Menkeu.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait anggaran pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan ketika saksi menjadi Menteri Keuangan RI," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Agus Marto juga mengakui bahwa pemeriksaannya hari ini lebih banyak dikonfirmasi soal proses pengan‎ggaran e-KTP. Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut‎ mengatakan bahwa pihak yang bertanggungjawab sebagai perencana dan pelaksana anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi, ini juga disampaikan bahwa di dalam UU itu jelas bahwa secara formal, secara materiil itu tanggung jawab Anggaran ada di kementerian teknis dalam ini di kementerian dalam negeri. Bahwa kemudian Kementerian dalam negeri membahasnya anggarannya dengan DPR itu juga adalah proses anggaran," kata dia.

Pihak Kementerian Keuangan, kata Agus, hanya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Sehingga, pihak yang seharusnya lebih banya bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran proyek e-KTP yakni pihak Kementerian Dalam ‎Negeri.

Agus Martowardojo

"Kalau sebagai pengguna anggaran, menteri adalah harus yg merencanakan, melaksanakan tanggung jawab atas anggaran. Tanggung jawab daripada Kementerian teknis ada di perencanaan, pelaksana dan pertanggung jawaban," tuturnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, Made Oka Masagung, dan Markus Nari.

Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama dengan pidana masing-masing yang berbeda.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini