BPN: KPU Tak Bisa Perbaiki Situng karena C1 yang Bermasalah

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 17 Mei 2019 13:22 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 17 605 2056921 bpn-kpu-tak-bisa-perbaiki-situng-karena-c1-yang-bermasalah-b3edT2unpv.JPG Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam amar putusannya menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara (Situng). Kemudian, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, terkait dengan amar putusan Bawaslu, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, terverifikasi dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Namun, terdapatnya kondisi yang tidak bisa diperbaiki di Situng.

"Yaitu, apabila sumber C1 yang bermasalah sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu, KPU berkewajiban memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data kedalam Situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan data yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidak pastian hukum," katanya, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

(Baca Juga: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Situng)

Situng KPU

Berdasarkan hal tersebut, BPN Prabowo-Sandi beranggapan, KPU yang oleh Bawaslu dikenai kewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam Situng tidak mungkin dapat dijalankan oleh KPU. Mengingat dan sebagaimana pertimbangan Bawaslu yang menyatakan, “di mana terdapatnya kondisi yang tidak bisa diperbaiki di Situng yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah”.

"Maka, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi berdasarkan pertimbangan hukum Bawaslu bahwa terdapatnya kondisi yang tidak bisa diperbaiki di Situng tersebut, maka kami menganggap KPU tidak akan dapat melaksanakan perbaikan tata cara dan prosedur dalam input data dimaksud, karena memiliki makna secara hukum bahwa Situng tidak dapat diperbaiki oleh KPU," tuturnya.

Sehingga kegiatan Situng dimaksud harus dihentikan, karena segala apa yang disampaikannya bukanlah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. (Baca Juga: Diputuskan Langgar Tata Cara Situng, KPU Janji Lakukan Perbaikan)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini