nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gubernur Jatim Minta Polisi Usut Tuntas Pembakaran Mapolsek Tambelangan

Antara, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2019 16:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 24 519 2059987 gubernur-jatim-minta-polisi-usut-tuntas-pembakaran-mapolsek-tambelangan-540NvTHR69.jpg Kebakaran (Okezone)

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta polisi mengusut tuntas pelaku kasus pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang, Jawa Timur, yang terjadi pada Rabu 22 Mei 2019 malam.

“Kami mendorong polisi segera memproses hukum siapapun pelaku dan provokator pembakar mapolsek tersebut,” ujarnya melansir laman antaranews, Surabaya, Jumat (24/5/2019).

 Baca juga: Jadi Tersangka, Anak Wali Kota Tanjungpinang Bantah Sebar Uang saat Pemilu 2019

Menurut dia, pelaku yang anarkistis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

Selain itu, kata dia, sejak awal seluruh pejabat Forkopimda beserta rakyat Jatim telah sepakat bahwa proses Pemilihan Umum 2019 harus berjalan aman, nyaman dan damai.

 aksi 22 Mei

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan aksi kelompok yang membuat wilayah menjadi tidak kondusif.

 Baca juga: Malam Ini BPN Prabowo Akan Laporkan Gugatan Pilpres ke MK

Khofifah juga mendukung semua langkah dan upaya Polri/TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

“Jangan mudah termakan isu, segera tabayyun (klarifikasi) jika ada yang kurang jelas. Cari informasi yang benar-benar valid karena saat-saat seperti ini banyak beredar berita bohong yang bermaksud memprovokasi dan mengadu domba masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, terkait unjuk rasa 22 Mei lalu, Khofifah mengungkapkan bahwa aksi tersebut lazim digunakan sebagai instrumen untuk mengomunikasikan keinginan dan menyampaikan aspirasi di negara demokrasi.

 Baca juga: Sandiaga Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dengan JK

Unjuk rasa, kata dia, merupakan cara lain untuk mengawal dan mengkritik kebijakan pemerintah jika dianggap tidak sejalan dengan keinginan rakyat.

“Yang menjadi salah apabila aksi damai justru diwarnai perilaku anarkistis, kekerasan dan perusakan, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa,” katanya.

Mantan menteri sosial itu menekankan agar semua pihak menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam konstitusi dan regulasi termasuk memberi amanah pada Mahkamah Konstitusi yang memiliki legitimasi memutus sengketa hasil pemilu.

“Merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” katanya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini