Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Bisakah Akhiri Polarisasi Politik?
Luki menjelaskan, "Rencana untuk ke MA itu kan baru belakangan... Narasi yang awalnya dibangun sama dia itu kan justru narasi people power lah, bahwa akan ada kerusuhan kalau Prabowo-Sandi kalah... itu kan yang lebih dulu disampaikan ke publik sebelum rencana ke MK."
"Narasi-narasi yang terlanjur ia bangun, dan akhirnya menimbulkan polarisasi perpecahan yang semakin berlarut-larut, menurut saya sih tidak akan selesai dengan hanya dia mengajukan gugatan ke MK," tuturnya.
Istilah people power atau gerakan rakyat untuk mendelegitimasi hasil Pilpres sebelumnya marak diserukan oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo seperti Amien Rais, Eggi Sudjana, dan Kivlan Zein.
Seruan ini telah berujung pada aksi demonstrasi pada 21 dan 22 Mei, yang diwarnai tindakan kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta.
Cara untuk menyudahi perpecahan di masyarakat karena Pilpres, menurut Luki, adalah rekonsiliasi di level yang paling atas.
"Cukup dengan Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi lalu mereka salaman, rangkulan di depan media, selesai urusan," kata Luki.
Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kedua tokoh tersebut sebagai patron (suri teladan). Jadi selama mereka masih dianggap belum akur, polarisasi akan berlanjut.
Presiden Jokowi telah beberapa kali menemui petinggi partai politik di kubu Prabowo untuk membahas upaya penyelesaian konflik hasil pemilu.
Sehari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu, Rabu (22/05) Jokowi menemui Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Jokowi juga telah mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menemui Prabowo, namun belum berhasil.
(Qur'anul Hidayat)
