TKN Ngaku Diuntungkan dengan Bukti Link Berita dari BPN ke MK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 27 Mei 2019 05:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 27 605 2060688 tkn-ngaku-diuntungkan-dengan-bukti-link-berita-dari-bpn-ke-mk-QYz7ISdr6I.jpg BPN Lapor ke MK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat Keputusan KPU terkait hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum menyertakan banyak bukti termasuk link berita untuk membuktikan adanya kecurangan.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TK) Irfan Pulungan, memandang dilampirkannya link berita diajukan sebagai alat bukti di MK oleh kubu Prabowo-Sandi ke MK menjadikan keuntungan pihaknya.

“Bagi kami itu menjadi sebuah keuntungan ya. Pihak pemohon selalu mengajukan buktinya dari link berita yang ada. Mereka tidak punya bukti akurat dan dipastikan,” kata Irfan saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Irfan memandang pengajuan gugatan oleh kubu Prabowo ke MK ini dianggap dipaksakan. Karena mereka tak mempunyai bukti yang kuat adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi.

"Permohonan oleh kubu 02 sebagai pemohon di MK ini sangat dipaksakan mereka karena mereka enggak punya bukti akurat terhadap seorang yant mereka sangkakan,” imbuh Irfan.

Irfan Pulungan

Baca Juga: Luhut Komentari Langkah BPN Ajukan Gugatan ke MK

Dia pun yakin dengan begitu MK akan bersifat obyektif. Tetapi pihak TKN tak ingin jumawa begitu saja bisa saja ini merupakan bagian startegi dari kubu Prabowo-Sandi.

“Kami juga enggak jumawa ya pastinya menghadapi kasus ini. Mereka masih punya waktu untuk persidangan. Bisa memberikan buktinya tapi ini apakah bagian dari strategi mereka,” katanya.

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat 24 Mei 2019. Tim Prabowo-Sandi, melampirkan 51 bukti terkait permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK.

Berdasarkan berkas permohonan, Tim Hukum Prabowo-Sandimencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 adalah pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang tersturktur, sistematis dan masif.

Dimana hal tersebut diukur dari penyalahgunaan APBN, Ketidaknetralan aparat, Penyalahgunaan Birokrasi, Pembatasan Media dan Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini