Tim Hukum Prabowo-Sandi Kembali Lengkapi Berkas Gugatan Hasil Pilpres ke MK
JAKARTA - Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pagi ini. Kedatangannya untuk menyetorkan bukti tambahan yang sudah diperbaiki kemarin.
"Melengkapi berkas yang semalam. Teman-teman tahu kan fotokopi. Jadi alhamdulillah, kami melengkapi berkas sesuai hak konstitusional pemohon yang diatur negara dalam UU MK dan UU Pemilu," kata Denny di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Kendati demikian, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini enggan membeberkan lebih jauh bukti apa saja yang kembali disetorkan ke MK pagi ini. "Terutama bukti-buktilah. Nanti kalau buktinya apa, argumentasinya apa, teman-teman sebentar lagi akan lihat," kata Denny.
"Menurut Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 10, permohonan itu akan diupload setelah diregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Kapan? Hari ini. Jadi apa buktinya, apa dalilnya, sebentar lagi teman-teman akan dapatkan, ditunggu saja," sambung dia.
(Baca Juga: Prabowo Sempat Lapor ke SBY Terkait Gugatan Pilpres)
Diwartakan sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi kemarin melakukan perbaikan berkas permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 di MK. Dalam revisi tersebut, tim hukum 02 memasukkan argumen yang bisa mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf sebagai peraih suara terbanyak.
Salah satu yang menjadi sorotan tim hukum 02 adalah mengenai posisi calon wakil presiden 01 KH Ma'ruf Amin yang masih ada di dua BUMN, yakni BNI Syariah dan Mandiri Syariah.
"Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf p," ujar Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Senin 10 Juni 2019.
(Angkasa Yudhistira)
