Fakta-Fakta Sidang PHPU MK, Nomor 1 Substansinya

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 15 Juni 2019 05:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 15 605 2066690 fakta-fakta-sidang-phpu-mk-nomor-1-substansinya-JQ4XzJEKME.jpg Sidang sengketa hasil pilpres di MK. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan. Dalam agenda di sidang perdana kemarin dilakukan pembacaan materi gugatan dari pemohon yakni Badan Pemenangan Nasionl (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Sidang juga turut dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak termohon. Selain itu, hadir Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait.

Guna mengulas kembali sidang gugatan hasil pilpres itu, Okezone menyajikan fakta-fakta yang diungkap di dalamnya:

1. Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Sampaikan 16 Petitum di MK

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto menyampaikan 16 petitum atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikabulkan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Petitum itu terdapat dalam permohonan pokok perkara yang sudah diperbaiki dan dibacakan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi. "Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya," demikian bunyi salah satu poin petitum.

Dalam permohonannya, BW dan kawan-kawan memaparkan sejumlah dalil yang dinilai sebagai bukti adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. Mereka menuding paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

2. KPU Menolak Materi Gugatan Prabowo-Sandi

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan pada prinsipnya pihak KPU menolak materi gugatan yang disampaikan pasangan Prabowo-Sandi selaku pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

"Prinsipnya, kami melakukan penolakan terhadap materi gugatan yang disampaikan pemohon pada hari ini, sebab itu di luar kerangka hukum acara, sebab itu ilegal," ujar Ali usai sidang di Gedung MK.

Ali mengatakan, KPU berpijak di atas permohonan pertama yang diserahkan ke MK pada 24 Mei 2019. Dalam permohonan tersebut pihak pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara. Hal ini dinilai KPU bahwa pihak pemohon pada dasarnya mengakui apa yang dilakukan oleh KPU adalah benar. "Sekarang tiba-tiba muncul, walau itu tanpa dasar yang jelas ya," ujar Ali.

3. MK Tegaskan Hanya Taat pada Konstitusi dan Takut pada Allah

Sidang perdana PHPU Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon 02 Prabowo-Sandi resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Ia menegaskan bahwa MK tidak tunduk kepada siapa pun dalam menyelenggarakan sidang ini.

Ia mengatakan, pihaknya hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai konstitusi. Sejalan dengan itu, Anwar menegaskan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

"Kami hanya tunduk pada aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," paparnya.

4. Tim Hukum Prabowo-Sandi Beberkan Kecurangan Jokowi

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan dalam Pilpres 2019 yang berkompetisi bukanlah paslon 01 dengan paslon 02, tetapi antara paslon 02 dengan Presiden Jokowi lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan.

Menurut BW, sebagai capres petahana, bentuk kecurangan yang dilakukan Jokowi meliputi penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah. Lalu ada pula penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Ada juga ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," ujar BW di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

5. Tim Hukum Prabowo Sebut Jokowi-Ma'ruf Lakukan Vote Buying

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara karena capres petahana menjabat presiden. Menurut Tim Hukum 02, hal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang tidak etis dan koruptif.

"Koruptif karena menyalahgunakan keuangan negara (misuse of state budget) untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019, dengan membungkusnya sebagai seolah-olah sebagai program negara," ujar Tim Hukum Prabowo-Sandi di Gedung MK.

Penyalahgunaan anggaran itu, kata Tim Hukum Prabowo-Sandi, mempunyai tujuan tersembunyi atau bahkan terbuka untuk memengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut.

Penyalahgunaaan anggaran negara yang dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi adalah:

1. Menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI, dan Polri Rp 2,61 triliun.

2. Menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal Rp40 triliun.

3. Menaikkan gaji perangkat desar (kurang lebih) Rp114 miliar.

4. Menaikkan dana keluaran Rp3 triliun.

5. Mencairkan dana bansos Rp15,1 triliun.

6. Menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH Rp34,4 triliun.

7. Menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN dan Polri Rp500 miliar.

Total Rp100 triliun.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini