Debat Panas Tim Hukum Prabowo dengan Jokowi soal Audit Forensik Situng KPU
JAKARTA – Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, terlibat debat panas dengan anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keduanya beradu argumen ihwal audit forensik IT Situng KPU RI yang sempat diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Yusril menilai hal yang berkaitan dengan forensik harus dilakukan institusi resmi.
“Saya agak khawatir oleh karena kuasa hukum mengklaim menghadirkan seorang ahli dan ahli klaim melakukan audit forensik kepada KPU. Ini masalah serius. Kalau ahli, ya ahli. Tapi kalau ahli lakukan forensik, siapa yang meminta? Apakah ada satu kasus bahwa KPU melakukan kejahatan sistematis,” tutur Yusril di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Iwan Satriawan tak sepakat atas pernyataan Yusril yang mengatakan audit forensik hanya boleh dilakukan oleh institusi resmi. Ia mencontohkan saat dirinya menangani kasus dugaan terorisme di Klaten. Saat itu, pihak yang mengajukan agar dilakukan autopsi ulang atas kematian terduga teroris Siyono merupakan Muhammadiyah.
"Pertama saya kira pernyataan bahwa yang boleh memohon audit forensik dalam kasus pidana bukan hanya lembaga negara. Kasus terorisme di Klaten, saya lawyer orang yang meninggal. Permohonan pengajuan tidak dilakukan negara, tapi oleh satu organisasi yaitu Muhammadiyah. Jadi saya tidak setuju. Ini langkah check and balances," kata Iwan.
"Kedua, terkait KPU, ini permintaan audit forensik IT sudah ada saya baca di media. Tapi, sampai sekarang KPU saya dengar tidak pernah meresponnya," tuturnya.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, menengahi perdebatan itu. Dia menganggap perdebatan tersebut bisa berlangsung lama, padahal kedua pihak memiliki kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing.
"Ini bisa panjang mengingat masing-masing pihak sesungguhnya sudah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil. Terlepas dari sisi pandang masing-masing, pasti akan mengatakan bahwa ada kekurangan satu dengan lain. Sesungguhnya itu yang dalam sebuah media persidangan seperti ini, karena kita merujuk speedy trial. Sesungguhnya keberatan dan apa saja yang menurut para pihak tidak sepaham bisa dituangkan dalam kesimpulan," ujar Suhartoyo.
Senada dengan Suhartoyo, Majelis Hakim Arief Hidayat mengingatkan jika penetapan hasil Pilpres 2019 bukan berdasar dari hasil Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI.
Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penetapan hasil Pilpres berdasarkan penghitungan suara manual dan berjenjang.
"Kita harus ingat, untuk menetapkan perolehan suara yang benar itu bukan dari Situng, bukan dari itu. Undang-undang jelas mengatakan hasil Situng bukanlah hasil resmi. Hasil resmi adalah hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang sehingga Situng tidak mempengaruhi atau digunakan untuk penghitungan secara resmi,” tuturnya.
Baca Juga : Ahli KPU Sebut Situng Aman dari Serangan Bom Hacker
Ia melanjutkan, jadi kalau mau diadu, jika menurut undang-undang, adalah penghitungan suara secara berjenjang.
Baca Juga : Ketua KPU: Sistem Situng Pilpres 2019 Pertama di Dunia
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
