FPI Sudah Ajukan Perpanjangan Izin ke Kemendagri
JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) mengaku sudah mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). SKT FPI sebagai ormas sudah habis masa berlakunya per 20 Juni 2019.
"Surat permohonan perpanjangan terdaftar sudah diajukan," kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi Okezone, Jumat (21/6/2019).
Baca Juga: Heboh 'Stop Ijin FPI', Kini Muncul Petisi Tandingan 'Dukung FPI Terus Eksis'
Sugito menerangkan, FPI sebetulnya sudah lama menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk memperpanjang SKT ormas di Kemendagri. Namun, saat ini semua berkas yang dibutuhkan tersebut sudah dilengkapi.
"Kalau tidak salah kelengkapan dokumen yang kurang sudah dilengkapi tadi, sudah confirm semuanya sudah dilengkapi. Sudah beres," jelasnya.
Sugito menambahkan, perpanjangan izin FPI sebagai ormas menjadi perhatian publik lantaran organisasi tersebut kerap menampilkan wajah oposan-non politik kepada pemerintah. Jadi sangatlah wajar bila hal ini menjadi perhatian publik.
"Ini jadi menarik karena FPI dianggap oposan non-politik. Selama ini sangat kritis jadi disikapinya dengan cara-cara yang sangat politis oleh kementerian. Padahal itu tidak perlu dengan kehebohan," imbuh dia.
Baca Juga: Izin Segera Habis, FPI: Sedang Diurus Sesuai Prosedur!
Sugito juga menanggapi petisi daring yang berisi penolakan terhadap perpanjangan izin organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut. Kata Sugito, petisi adalah pendapat umum dan tidak memiliki implikasi hukum apapun terhadap eksistensi FPI.
"Ya petisi wajar itu kan bukan produk hukum, itu hanya pendapat umum dan tidak ada implikasi hukum," pungkas dia.
(Fiddy Anggriawan )
