22 Orang Daftar Capim KPK, dari Dosen hingga Pensiunan Jaksa
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah ada 22 orang yang mendaftarkan sebagai Capim KPK 2019-2023 hingga hari ini.
"Berdasarkan pengecekan sampai dengan hari Jumat, 21 Juni 2019 pukul 15.00 WIB, pelamar yang masuk sebanyak 22 orang," kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji, saat dikonfirmasi di Jakarta seperti dikutip Antaranews, Jumat (21/6/2019).
Latar belakang 22 orang tersebut menurut Indiryanto cukup bervariasi. "Pelamarnya variatif, ada dari unsur advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lain-lain," kata Indriyanto lagi.
Baca Juga: Polri: Pati yang Masuk Capim KPK Akan Bekerja Secara Profesional
Pansel saat ini juga melakukan "road show" ke daerah-daerah untuk bertemu dengan para akademisi dan lembaga masyarakat di 8 kota sejak 19 Juni 2019 lalu.
"Berdasakan sosialisasi di daerah, keinginan dan minat bahkan potensi daerah, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi cukup signifikan dan salah satu dinamika keinginan publik adalah adanya ekspektasi dinamis atas 'clean government' yang merata di sektor pelayanan publik," ujar Indriyanto.
Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 17 Juni, Indriyanto mengatakan bahwa Presiden memberikan ruang keleluasaan pansel untuk memilih Capim KPK terbaik dari unsur mana pun.
Namun, di masyarakat juga sudah beredar salinan surat Kapolri nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri yang memuat 9 nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.
Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
Baca Juga: 9 Nama Perwira Tinggi Polri untuk Capim KPK Belum Final
