Melihat Kembali 16 Permohonan Prabowo-Sandi yang Akan Diputus MK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2019 19:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 26 605 2071236 melihat-kembali-16-permohonan-prabowo-sandi-yang-akan-diputus-mk-wVDKFU1cxn.jpg Sidang sengketa Pilpres 2019. (Foto : Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan Pilpres 2019 yang diajukan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, besok,  Kamis (27/6/2019). Sidang pembacaan putusan akan digelar pada siang hari, mulai pukul 12.30 WIB.

"Ya, berdasarkan keputusan RPH (rapat pemusyawratan hakim-red), sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono kepada Okezone, Senin (24/6/2019).

Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 ini akan menjawab gugatan dari kubu Prabowo-Sandi, yang mulai disidangkan di hadapan majelis hakim konstitusi sejak 14 Juni 2019.

Dalam sidang perdana beragendakan pendahuluan sengketa Pilpres 2019, kubu Prabowo-Sandi melalui tim kuasa hukumnya mengajukan 16 permohonan agar dapat dikabulkan oleh hakim konstitusi, terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam salah satu petitumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diketuai Bambang Widjojanto memohon kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Kubu 02 juga menuding telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses Pemilu 2019.

Saksi Prabowo-Sandi Bicara 17,5 Juta DPT Invalid di Sidang MK

Berikut 16 permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48%)

2. Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52%)

Jumlah 132.223408 (100%)

4. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2019.

6. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

8. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif.

9. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Sidang MK, Said Didu Bicara Posisi Dewan Pengawas Anak Perusahaan BUMN

10. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024

11. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

12. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia atau setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD RI Tahun 1945.


Baca Juga : MK: Majelis Hakim Siap Ucapkan Putusan Sengketa Pilpres Besok

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara khususnya namun tidak terbatas pada Situng

16. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Baca Juga : MUI: Masyarakat Indonesia Harus Terima Putusan MK dengan Penuh Kesadaran

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini