Pilpres Sudah Selesai, Bima Arya: Cebong dan Kampret Tutup Buku

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Minggu 30 Juni 2019 06:35 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 30 605 2072735 pilpres-sudah-selesai-bima-arya-cebong-dan-kampret-tutup-buku-q6J2sg4Bhn.jpg Bima Arya Sugiarto (Okezone)

BOGOR - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bima Arya Sugiarto mengajak masyarakat kembali bersatu melupakan perbedaan pilihan politik Pilpres 2019. Istilah cebong dan kampret, sebutan sinis dua kubu pendukung calon presiden agar dihentikan.

"Keinginan kita semua agar tidak ada lagi cebong dan kampret, tutup buku lah para cebong dan para kampret ini. 01 atau juga 02 tidak ada lagi," kata Bima Arya kepada Okezone, Minggu (30/6/2019).

Menurutnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019 yang sekaligus menguatkan kemangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Pilpres sudah selesai. Semuanya harus menghormati hasil tersebut.

 PAN

Bima mengatakan, yang terpenting saat ini adalah mempersatukan kembali tali silaturahmi masyarakat dan semua para elit yang mungkin sempat berjarak selama penyelenggaraan Pilpres 2019 berlangsung.

"Itu lebih penting dari sikap partai ke kanan atau ke kiri," ujar Wali Kota Bogor ini.

(Baca juga: Koalisi Prabowo Bubar, PAN Segera Putuskan Gabung ke Jokowi atau Jadi Oposisi)

Sementara terkait arah koalisi PAN, Bima belum bisa memastikan, karena hal tersebut akan dibahas melalui forum khusus oleh DPP.

(Baca juga: Istilah Cebong dan Kampret Harus Diakhiri, saatnya Rekonsiliasi)

"Arah PAN nanti ada forum khusus membicarakan itu. Kemarin adalah pernyataan Ketua PAN (Zulkifli Hasan) yang menurut saya sangat positif, ya memang tidak ada pilihan lain karena putusan MK sudah di ujung, jadi menerima dan menghormati Pak Jokowi menjadi presiden," jelasnya.

Bima menambahkan, dalam forum tersebut nantinya akan ditentukan Rakernas atau forum lainnya untuk membahas arah politik PAN. Namun, dirinya menginginkan agar keputusan nanti mendengarkan suara daerah.

"Kita serahkan ke rapat DPP nanti, belum ada keputusan nanti dalam rapat itu akan diputuskan kapan ada rakernas atau forum lain. Kalau mau buat keputusan harus mendengarkan wilayah DPW, DPD itu maunya kemana harus didengarkan," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini