JAKARTA - Partai Gerindra mengusulkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) segera membubarkan koalisinya. Jokowi diminta jangan terjebak dengan persoalan jatah menteri dan segera membentuk kabinet profesional.
"Iya, bubarkan saja koalisi-koalisi itu. Karena sudah tidak ada beban elektoral di 2024, saatnya presiden menebus semua janji politiknya. Lakukan yang terbaik. Bentuk kabinet profesional," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Andy menyadari persoalan bagi-bagi kursi adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu kata dia, presiden terpilih jangan terjebak dengan persoalan jatah menteri. Sebab tidak ada satu aturan yang menyebutkan harus membangun koalisi di pemerintahan. Koalisi menurut Andy, hanya dibutuhkan untuk syarat pencalonan saja.
"Jadi, saya malah usulkan Presiden bubarkan saja koalisi. Asal Presiden tidak melanggar konstitusi, Presiden enggak bakal diturunkan. Penurunan Presiden tidak segampang penurunan Gus Dur dulu yang cukup memo 1 & 2 terus sidang istimewa. Untuk yang sekarang penuh berliku harus melewati MK," tuturnya.
Jokowi, sambung Andy, sudah mengatakan tidak ada lagi pendukung 01 dan 02. Semestinya, penyusunan kabinet pun tidak didasarkan pada pengelompokan semacam itu. Dengan begitu, Presiden dapat bekerja memenuhi janjinya tanpa diganggu parpol.
"Kalau Pak Jokowi bilang sudah enggak ada 01 dan 02. Itu mestinya di kabinet juga enggak ada menteri 01 atau 02. Bikin kabinet sesuai kompetensi kementeriannya. Cari putra putri terbaik bangsa," katanya menandaskan.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.