nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nurdin Abdullah Diangket DPRD Sulsel, Terungkap Soal Mahar Rp10 Miliar

Herman Amiruddin, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 13:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 10 340 2077046 nurdin-abdullah-diangket-dprd-sulsel-terungkap-soal-mahar-rp10-miliar-lJAITYjtJ2.jpg Pelantikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di Istana Negara (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk melakukan penyelidikan seputar dugaan dualisme yang bermuara pada sejumlah pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terhadap aturan, pelantikan dan pencopotan pejabat.

Mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulsel Jumras telah dipanggil oleh Pansus Angket dalam rangka penyelidikan DPRD terhadap Gubernur, pada Selasa 9 Juli 2019.

Di hadapan anggota Pansus, Jumras mengungkapkan dia mulai menjabat Kabiro Pembangunan pada 18 Januari 2019. Tiga bulan berselang, tepatnya 18 April, dia diberhentikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

"Pencopotannya saya tidak menyangka dan tiba-tiba. Hari minggu, sepertinya tanggal 20 April saya dipanggil ke rumah jabatan (gubernur). Saya datang sendiri karena dipanggil di ruang tempat gubernur menerima tamu," kata Jumras pada sidang pemeriksaan itu.

Jumras mengaku tak tahu dasar pencopotan dirinya. Bahkan, sebelum pencopotannya, Jumras ditemui dua orang pengusaha bernama Angguk dan Fery. Mereka meminta proyek kepada dirinya.

“Saat Angguk dan Fery datang minta proyek, saya tidak langsung berikan. Di situ Angguk bercerita, bahwa dirinya telah menyetorkan uang sebesar Rp10 miliar untuk memenangkan Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel,” tutur Jumras dihadapan anggota Dewan.

Kini setelah menceritakan hal itu ke Pansus Hak Angket, Jumras merasa terancam. Inisiator Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid pun angkat bicara soal itu.

"Bergantung di situ bisa saja kalau ada yang merasa misalnya tidak cocok bisa saja jadi hak angket itu hak pribadi. Tapi kita punya dokumen semuanya. Apa jumlah yang disampaikan jumlah forum ini di sidang ini ada semua buktinya kita sudah di sumpah," kata Kadir.

"Jadi semua keterangan menurut dia itu semua benar. Jadi kalau msialnya itu tidak benar. Ketarangan itu disampaikan berati tidak benar disampaikan," sambungnya.

Terkait soal fee Rp200 juta, DPRD Sulsel akan memanggil kembali Jumras untuk memberikan keterangan.

"Nanti kita akan telaah lagi kembali ini. Jadi misalnnya Rp200 juta ini kita akan panggil dan lain-lainnya terkait dengan itu. Di kafe mana itu. Pansus belum ada konfirmasi. Nanti kita lihat. Tergantung pemriksaan nanti, kalau misalnya perlu panggil kita panggil lagi besok. Kita sudah buat jadwal sampai besok Kamis," urainya.

Menurt Kadir, tidak ada yang menyatakan bahwa Jumras di bawah tekanan. "Belum ada konfirmasi dari panitia angket bahwa dia mengubah keterangan. Nanti kita lihat kodisinya lah saya belum memahaimi itu. Kalau misalkan ada tekanan segala macam dan itu mungkin sudah memperngaruhi kejiwaannya," urai dia.

"Saya sarankan Pak Jumras untuk melapor ke pihak kepolisian jika mendapat tekanan," lanjut Kadir.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini