Pengamat : Rekonsiliasi Tak Perlu Dibarter dengan Kepulangan Habib Rizieq

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 11 Juli 2019 19:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 11 605 2077718 pengamat-rekonsiliasi-tak-perlu-dibarter-dengan-kepulangan-habib-rizieq-6qaOWPhb6o.jpg Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. (Dok Okezone)

JAKARTA – Rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, kubu Prabowo mengajukan syarat berupa pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam agenda tersebut.

Pentolan FPI itu sudah hampir dua tahun lebih berada di Arab Saudi setelah Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten pornografi. Namun, tak lama berselang kasus itu dihentikan karena polisi tak menemukan alat bukti tambahan.

Tak hanya itu, pria berumur 53 tahun itu juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan Pancasila oleh Polda Jawa Barat. Perkara itu juga telah dihentikan pihak kepolisian pada awal tahun lalu.

Pakar Hukum Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak perlu ada perlakuan khusus ke Habib Rizieq jika yang bersangkutan ingin kembali ke Tanah Air, karena status tersangkanya sudah dicabut. Ia menilai agenda rekonsiliasi tak perlu dibarter dengan kepulangan bapak tujuh anak tersebut.

"Jadi semestinya ia bisa pulang dengan sendirinya. Tidak perlu ada tindakan pemulangan yang menggunakan prosedur hukum dan kewenangan negara," kata Sugeng kepada Okezone, Kamis (11/7/2019).

Kasus Dugaan Makar, Rizieq Shihab Diperiksa Polda Metro Jaya

Menurut dia, kasus-kasus hukum lainnya yang menjerat Habib Rizieq tak bisa dijadikan alasan kubu Prabowo untuk menukarnya dengan agenda rekonsiliasi. Perkara itu di antaranya perkara logo palu arit dalama uang kertas, dan ceramah yang dinilai melecehkan umat Kristen.

"Terkait laporan pidana lainnya status Rizieq belum tersangka," ujarnya.

Ia menduga penawaran syarat itu karena pihak Prabowo dan Habib Rizieq takut bila kasus hukumnya diungkit kembali oleh kepolisian jika kembali ke Indonesia.

"Itulah mengapa syarat Rizieq dipulangkan oleh pemerintah diminta secara ngotot oleh kubu oposisi. Rizieq adalah warga negara biasa dan berpotensi tersangka," katanya.


Baca Juga : Rizieq Pulang Jadi Syarat, TKN: Enggak Perlu Ada Rekonsiliasi

Ia meminta kepada lembaga penegak hukum di Tanah Air untuk menegakkan hukum secara adil dan terbuka.

"Jangan hukum hanya jadi alat saja. Kalau Rizieq adalah pelanggar hukum maka ia harus diproses bila pulang. Jangan ada praktik dagang sapi politik dengan mengorbankan prinsip negara hukum," ujar Sugeng.


Baca Juga : Syarat Rekonsiliasi dengan Memulangkan Habib Rizieq Dianggap 'Tak Pantas'

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini