nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tanggapan Nurdin Abdullah Soal Mahar Rp10 Miliar

Herman Amiruddin, Jurnalis · Kamis 11 Juli 2019 14:19 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 11 609 2077569 tanggapan-nurdin-abdullah-soal-mahar-rp10-miliar-vQO2gJnztQ.jpg Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (foto: ist)

MAKASSAR - Keterangan Mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulsel, Jumras dalam Sidang hak angket di DPRD Sulsel soal pemecatan dirinya di sidang hak angket, Selasa 9 Juli 2019. Membuat Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah angkat bicara.

Orang nomor satu Sulsel itu mengancam akan mempolisikan Jumras jika tak segera minta maaf dalam 1×24 jam, terkait peryataannya yang di sidang hak angket tersebut. Nurdin pun mengaku apa yang diungkapkan Jumras pada sidang tersebut semuanya bohong.

Diketahui, Jumras mengaku sebelum pencopotannya, ia ditemui oleh dua orang pengusaha bernama Angguk dan Fery. Mereka meminta proyek kepada dirinya, karena sudah menyetorkan uang sebesar Rp10 miliar untuk memenangkan Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel.

"Tidak ada seperti itu (uang mahar Rp10 miliar). Bohong besar dan saya akan penjarakan jika dia tidak hentikan. Saya minta 1 kali 24 jam untuk meminta maaf. Jika tidak, saya akan laporkan," kata Nurdin kepada wartawan di Makassar, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Nurdin Abdullah Diangket DPRD Sulsel, Terungkap Soal Mahar Rp10 Miliar

 Korupsi

Nurdin mengatakan, akan mempejarakan Jumras dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Saya ingin sampaikan kalau ada sumbangan dari pengusaha kepada saya. Apalagi yang namanya rekanan," tegasnya.

Dimana sebelumnya, Anggota DPRD Sulsel membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk melakukan penyelidikan seputar dugaan dualisme yang bermuara pada sejumlah pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap aturan, pelantikan dan pencopotan pejabat.

Baca juga: Wakil Ketua Pansus DPRD Sulsel Tak Mau Komentar soal Pejabat yang Dipecat Nurdin Abdullah

Jumras telah dipanggil oleh Pansus Angket dalam rangka penyelidikan DPRD terhadap Gubernur, kemarin Selasa 9 Juli 2019 kemarin. Di hadapan anggota Pansus, Jumras mengungkapkan dia mulai menjabat Kabiro Pembangunan pada 18 Januari 2019.

Tiga bulan berselang, tepatnya 18 April, dia diberhentikan melalui surat keputusan Gubernur.

"Pencopotannya saya tidak menyangka dan tiba-tiba. Hari minggu, sepertinya tanggal 20 April saya dipanggil ke rumah jabatan (gubernur). Saya datang sendiri karena dipanggil di ruang tempat gubernur menerima tamu," kata Jumras pada sidang pemeriksaan itu.

 Korupsi

Jumras merasa setelah terancam setelah memberikan keterangan ke Hak Angket DPRD. Inisiator Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan tidak masuk disitu.

"Bergantung disitu bisa saja kalau ada yang merasa misalnya tidak cocok bisa saja jadi hak angket itu hak pribadi. Tapi kita punya dokumen semuanya. Apa jumlah yang disampaikan jumlah forum ini di sidang ini ada semua buktinya kita sudah di sumpah," kata Kadir.

Terkait soal fee Rp 200 juta, pihaknya akan memanggil lagi untuk berikan keterangan.

"Nanti kita akan telaah lagi kembali ini. Jadi misalnya 200 juta ini kita akan panggil dan lain lainnya terkait dengan itu. Di kafe mana itu. Pansus belum ada konfirmasi. Nanti kita lihat. Tergantung pemriksaan nanti. Kalau misalnya perlu panggil kita panggil lagi besok. Kita sudah buat jadwal sampai besok kamis," jelasnya.

Menurut Kadir, kemarin tidak ada pernah ada yang menyatakan bahwa Jumras di bawah tekanan.

Korupsi

"Belum ada konfirmasi dari panitia angket bahwa dia merubah. Belum ada. Nanti kita lihat kodisinya lah saya belum memahaimi itu. Bisa saja kita lakukan langkah itu. Kalau misalkan ada tekanan segala macam dan itu sudah mempengaruhi kejiwaannya dia. Saya sarankan untuk melaopor ke pihak kepolisian. Kalau misalkan ada kita akan respon baik. Kalau misalnya pak Jumras kita akan lakukan itu," ungkapnya.

Diketahui, Jumras dicopot jabatannya oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Tak terima, dia lalu melaporkannya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dalam surat keputusan Gubernur nomor 822.2/11/IV/2019 tentang pemberhentian Jumras dari jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, Gubernur mencopot Jumras, karena diduga terkait bagi-bagi proyek di Pemprov Sulsel.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini