nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nurdin Abdullah Siap Tempuh Jalur Hukum Terkait Tuduhan Mahar Rp10 Miliar

Herman Amiruddin, Jurnalis · Kamis 11 Juli 2019 17:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 11 609 2077681 nurdin-abdullah-siap-tempuh-jalur-hukum-terkait-tuduhan-mahar-rp10-miliar-MfaNFYNaDH.jpg Nurdin Abdullah (berkacamata) siap tempuh jalur hukum terkait dugaan mahar Rp10 miliar (Foto: Ist)

MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) mengaku tidak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti yang diungkapkan oleh Mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulsel Jumras dalam Sidang hak angket di DPRD Sulsel, Selasa 9 Juli 2019.

"Yang menyampaikan itu ya, tidak mungkin saya pecat kalau saya melakukan hal-hal yang menyimpang," kata Nurdin kepada wartawan saat diwawancara Kamis 11 Juli 2019.

Nurdin mengaku akan menempuh jalur hukum, karena pernyataan Jumras yang dinilainya sangat merugikan. Termasuk merugikan seluruh tim Nurdin pada Pilkada lalu.

"Jelas itu sangat jelas merugikan seluruh keluarga dan seluruh tim saya itu keberatan," ungkap Nurdin.

Nurdin Abdullah

Olehnya itu Nurdin mempersilahkan kepada seluruh timnya untuk melapor apabila merasa dirugikan oleh Jumras terkait dengan pernyataannya saat di sidang hak angket DPRD Sulsel. Menurut Nurdin Indonesia adalah negara hukum.

"Keberatan dan akan saya persilahkan untuk melaporkan lewat jalur hukum karna negara kita negara hukum," tegasnya.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Diangket DPRD Sulsel, Terungkap Soal Mahar Rp10 Miliar

Sementara Jumras tak gentar dengan ancaman Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) yang ingin memenjarakannya menyusul penjelasan Jumras di sidang Hak Angket DPR. Jumras mengaku siap menghadapi NA di pengadilan.

Baca Juga: Tanggapan Nurdin Abdullah Soal Mahar Rp10 Miliar

"Silahkan beliau punya hak, biar di pengadilan semuanya makin jelas dan hakim menvonis apakah keterangan saya di forum Hak Angket DPRD Sulsel itu, benar atau bohong," kata Jumras kepada wartawan di Makassar.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk melakukan penyelidikan seputar dugaan dualisme yang bermuara pada sejumlah pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terhadap aturan, pelantikan dan pencopotan pejabat.

Mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulsel Jumras telah dipanggil oleh Pansus Angket dalam rangka penyelidikan DPRD terhadap Gubernur, pada Selasa 9 Juli 2019.

Di hadapan anggota Pansus, Jumras mengungkapkan dia mulai menjabat Kabiro Pembangunan pada 18 Januari 2019. Tiga bulan berselang, tepatnya 18 April, dia diberhentikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Jumras mengaku tak tahu dasar pencopotan dirinya. Bahkan, sebelum pencopotannya, Jumras ditemui dua orang pengusaha bernama Angguk dan Fery. Mereka meminta proyek kepada dirinya. dan mengaku sudah menyetor Rp10 miliar untuk biaya pemenangan Nurdin Abdullah di Pilkada Sulsel.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini