Rofiq mengatakan pembahasan soal posisi menteri itu wajar dilakukan sebab sudah menjadi hukum dalam politik bahwa siapa yang masuk dalam koalisi akan mendapat kursi, meski hal itu tidak wajib dilakukan.
"Soal kewajiban presiden harus memberikan jatah kursi menteri tentu tidak ada keharusan. Dan partai koalisi selama ini mengikuti seluruh kebijakan yang akan diambil presiden," paparnya.
Namun yang pasti kata Rofiq, saat ini Jokowi tengah mencari sosok menteri yang tanpa beban dan memiliki langkah kerja yang revolusioner tidak bekerja dengan cara yang biasa.
"Selama ini banyak menteri yang bekerja hanya mengikuti adat dan kebiasaan yang sudah berlangsung. Tidak ada hal baru dalam kebijakannya sehingga progresnya berjalan cukup lambat. Kini pak jokowi menuntut kecepatan dan percepatan dalam bekerja. Kerja inovatif, kreatif dan maju," paparnya.