Program Bela Negara Dinilai Positif bagi Pembangunan SDM di Periode Kedua Jokowi
JAKARTA - Pernyataan Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Aminuddin yang mengimbau semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil sengketa Pilpres 2019 menuai apresiasi.
Pengamat pertahanan dan keamanan, Mufti Makarim menyebut, pernyataan tersebut bertujuan meredakan ketegangan di tingkat masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019.
"Selain itu juga menunjukkan suatu komitmen untuk membangun budaya taat hukum, budaya politik yang demokratis dan budaya rekonsiliasi dan menghargai perbedaan pandangan politik," kata Mufti, Selasa (16/7/2019).
Baca juga: Apresiasi Pertemuan Jokowi-Prabowo, Presidium Alumni 212: Pemerintah Representasi Masyarakat
Mufti menjelaskan, kepercayaan PA 212 kepada Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu sebagai representasi pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk silaturahim juga merupakan langkah kongkret dari ajakan menghormati putusan MK, di mana orientasi ke depan ialah membangun bangsa dan negara yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
"Sikap negarawan Menhan yang menerima kunjungan PA 212 adalah contoh tindaklanjut agenda rekonsiliasi politik Jokowi di level pendukung Prabowo, yang diharapkan menjadi rintisan gerakan di level lembaga dan kementerian lain," tuturnya.
Dirinya menilai, dengan pengalamannya, Menhan memiliki kepekaan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, mengusulkan jalan politik dialog dan persuasi yang patut diapresiasi.
