Militer dan Pihak Oposisi Sudan Tandatangani Kesepakatan Pembagian Kekuasaan
KHARTOUM – Dewan militer Sudan yang berkuasa pada Rabu telah menandatangani kesepakatan politik dengan aliansi oposisi sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan yang ditujukan untuk membawa negara Afrika itu menuju demokrasi.
Kesepakatan itu ditandatangani di Khartoum di hadapan para mediator Afrika setelah malam pembicaraan untuk menyelesaikan beberapa rincian dari kesepakatan yang dicapai awal bulan ini.
BACA JUGA: Dikudeta, Presiden Sudan Omar Al Bashir Dilaporkan Ditempatkan dalam Tahanan Rumah
Perjanjian itu dimaksudkan untuk membuka jalan menuju transisi politik di Sudan setelah para pemimpin militer menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada April setelah demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan.
"Kami menginginkan tanah air yang stabil, karena kami sangat menderita," kata Ibrahim al-Amin, seorang pemimpin dalam koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan oposisi, setelah upacara sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (17/7/2019).
BACA JUGA: Bentrokan di Sudan, KBRI Tetapkan Status Siaga dan Siapkan Tempat Perlindungan untuk WNI
Mediator Ethiopia Mahmud Dirir mengatakan Sudan perlu mengatasi kemiskinan dan menyerukan agar negara itu dihapuskan dari daftar Amerika Serikat (AS) sebagai negara-negara mendukung terorisme.
Kedua belah pihak masih mengerjakan deklarasi konstitusional, yang diharapkan akan ditandatangani pada Jumat.
(Rahman Asmardika)
