JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membenahi pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) secara menyeluruh. Pasalnya, kejadian di dalam lapas seperti bebas berkeliarannya tahanan, pejabat menerima suap, pungutan liar, narkoba dan penganiayaan terhadap tahanan masih kerap terjadi.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai rentetan kejadian itu disebabkan minimnya integritas di lembaga pemasyarakatan. Yang terbaru seringnya terpidana kasus e-KTP Setya Novanto terlihat berkegiatan di luar lapas.
"Menurut saya butuh reformasi yang serius dari Menkumham untuk membenahi lembaga pemasyarakatan," kata Donal dikantornya, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).
Menurutnya, kasus Novanto menjadi tamparan serius bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab di lapas napi koruptor saja masih ditemukan celah untuk bermain.
Selain kasus Novanto, Donal juga menyinggung beberapa penyimpangan lain di lapas. Contohnya seperti pungutan liar yang dilakukan oknum sipir terhadap tahanan. Bahkan, ada pula kasus penyiksaan di tahanan.