Inas mengakui, memang ada pembahasan perihal impor bawang di Komisi VI DPR RI. Namun, pembahasan itu sudah lama sekali dilakukan.
"Pernah ada tapi sudah lama sekali. Kalau enggak salah tahun lalu ketika ramai diberitakan tentang import bawang putih," ungkapnya.
Kendati begitu, politisi Partai Hanura ini menjelaskan, bahwa tugas DPR dalam hal ini tidak terlepas dari persoalan legislasi, budgeting, dan pengawasan. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti impor bawang itu tidak melalui DPR.
"Izin import adalah kewenangan Kemendag dan tidak perlu sepengetahuan DPR. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak melalui DPR. DPR hanya mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut," ucapnya.