Seksinya Kewenangan Ketua MPR hingga Jadi Rebutan Parpol
JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) belakangan sedang gencar mengincar kursi Ketua MPR pasca-pemilu 2019, berakhir. Sejumlah parpol yang bersaing memperebutkan kursi Ketua MPR yakni, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP.
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menjelaskan alasan para parpol memperebutkan kursi Ketua MPR. Sebab, katanya, kewenangan Ketua MPR seksi untuk diperebutkan karena bisa mengamandemen Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Satu, amandemen, memungkinkan impeachment. Bahkan, (untuk) pelantikan Presiden dan Wakil Presiden jika mangkat atau mengundurkan diri. Jadi dari sisi kewenangan seksi," ujar Karding saat menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 7 Agustus 2019.
Menurutnya, beberapa tugas Ketua MPR sangat penting dalam melaksanakan serta menyosialisasikan nilai-nilai pancasila. Karding mencontohkan tugas Taufik Kiemas ketika menjabat Ketua MPR.
"Kita lihat almarhum Pak Taufik Kiemas, dan itu akan membantu untuk yang lebih baik. Yang ketiga, kita bisa berbuat lebih banyak," ucapnya.
Baca Juga : MK Tak Terima Gugatan Sara Djojohadikusumo Terkait Hasil Pileg di DKI
Belakangan, mencuat sejumlah nama kader parpol yang akan diutus untuk mengisi Ketua MPR. Mereka yakni, Ahmad Basarah (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB), Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Arsul Sani (PPP), dan Ahmad Muzani (Gerindra).
Karding berpandangan, sosok Ketua MPR nantinya haruslah memiliki sifat kenegarawanan yang tinggi. Sehingga, aspirasi dari bawah bisa diterima oleh seluruh anggota parlemen.
Baca Juga : PDIP Diyakini Berikan Kursi Ketua MPR ke Golkar
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
