Share

Sorotan DPR: Isu Kuota Haji hingga Aturan Penggunaan AIS di Kapal Perikanan

Jum'at 09 Agustus 2019 21:00 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 09 1 2090049 sorotan-dpr-isu-kuota-haji-hingga-aturan-penggunaan-ais-di-kapal-perikanan-zBsQPEKOE3.jpg Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: dok.Okezone

JAKARTA – Isu 524 kuota haji tidak terpakai, peningkatan ketahanan pangan nasional, dan penggunaan Automatic Identification System (AIS) pada kapal perikanan menjadi sorotan DPR RI. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah itu.

Khusus untuk 524 kuota haji yang tidak terpakai, Bamsoet merekomendasikan agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan evaluasi sistem keberangkatan ibadah haji. Selain itu ia juga meminta dilakukan audit secara menyeluruh agar kuota penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kemudian Bamsoet mendorong Kemenag bersama BPHI untuk mempersiapkan alternatif solusi dalam memanfaatkan kuota haji secara maksimal, mengingat 524 kuota haji yang tidak terpakai pada 2019 ini di antaranya dikarenakan sejumlah faktor, seperti adanya calon haji yang wafat, sakit, urusan kantor, dan sejumlah alasan lainnya.

Sementara terkait perlunya peningkatan ketahanan pangan nasional, seperti perlunya pengembangan padi hibrida untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, Bamsoet mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan para peneliti untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap pengembangan padi yang modern, seperti pengelolaan padi hibrida.

Hal ini perlu dilakukan mengingat padi hibrida memiliki hasil panen yang jumlahnya lebih tinggi daripada hasil panen padi inbrida atau konvensional. Sudah begitu padi hibrida juga memiliki kualitas tanaman yang lebih baik.

Selain itu Bamsoet juga berharap Kementan terus mewujudkan dan mengembangkan ketahanan pangan nasional, mulai dari sektor proses budidaya hingga varietas yang digunakan agar dapat mengoptimalkan nilai produksi bahan pangan. Ia juga menekankan perlunya perluasan area sawah.

“Mendorong Kementan untuk memperluas area sawah yang ada di Indonesia, agar terus dapat mengembangkan teknologi varietas padi hibrida, serta mempersulit alih fungsi lahan dari sawah menjadi pembangunan infrastruktur perumahan,” demikian pesan tertulisnya.

Sedangkan terkait penggunaan Automatic Identification System (AIS) pada kapal perikanan sesuai ketentuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terutama diwajibkan bagi kapal ikan berukuran di atas 60 Gross Ton, Bamsoet menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti bekerjasama dengan Kemenhub untuk menyosialisasikannya.

Sosialisasi itu mesti dilakukan secara langsung di hadapan para pelaku usaha perikanan, terutama di pelabuhan perikanan samudera dan pelabuhan perikanan nusantara yang menjadi tempat sandar kapal-kapal ukuran besar.

Lebih lanjut Bamsoet juga meminta KKP bersama Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Laut (Dithubla) untuk melakukan pengecekan kesiapan alat dan teknologi guna memastikan alat (AIS) tersedia dan mudah diperoleh para pelaku usaha.

Di sisi lain ia juga meminta para pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal berukuran besar di atas 60 Gross Ton agar segera memasang AIS sesuai dengan ketentuan Kemenhub, mengingat penggunaan alat disyaratkan juga oleh regulasi internasional. (Adv)

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini