Rachmawati Sebut MPR Sekarang Kayak Macan Ompong

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2019 14:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 12 605 2090879 rachmawati-sebut-mpr-sekarang-kayak-macan-ompong-Y1O0Hu9Q77.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini seperti macam ompong karena bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

"MPR kita sekarang ini kayak macan ompong, karena setelah di amandemen empat kali tahun 2001 zamannya Megawati, waktu itu fungsi MPR sudah berubah total," kata Rachmawati di Forum Rekat Anak Bangsa, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8/2019).

 Baca juga: Gerindra Bantah Hadirnya Prabowo di Kongres PDIP untuk Muluskan Kursi Ketua MPR

Menurut Rachmawati, MPR saat ini bukan lembaga tertinggi negara dan tidak memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Misalnya saja saat ini MPR tidak bisa lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

"Dia bukan lembaga tertinggi negara dan bahkan di dalam tupoksi MPR sudah enggak ada. Misal MPR dulu bisa buat ketetapan, bisa buat GBHN tapi itu sudah enggak ada," jelas dia.

 rachmawati

"Sekarang juga enggak jelas kriteria dari MPR sendiri di dalam bentuk ketatanegaraan kita ini dwi kameral apa tri kameral atau mono kameral. MPR sekarang boleh dikatakan enggak jelas ya, ada sidang di DPR, ada DPD, dan masing-masing seperti sejajar. Itu jadi pertanyaan besar apa masih mau dipertahankan sistem kenegaraan kita. Ya enggak jelas tupoksi maupun kedudukannya MPR ini," sambungnya.

Putri proklamator RI Soekarno itu berujar, Ketua MPR ke depan harus bisa membuat goal besar yakni mengembalikan sistem hukum dan ketatanegaraan ke UUD 1945. Dengan demikian, institusi MPR ke depan memiliki taring sebagai lembaga tertinggi negara.

"Menurut saya goal besar yang harus dilakukan Ketua MPR ini adalah kembali ke UUD 1945. Jadi fungsi dari MPR ini akan kembali seperti dulu. Sekarang bingung kita. MPR sekarang bukan lembaga tinggi negara," jelas Rachmawati.

 Baca juga: Partai Golkar Dinilai Berpeluang Besar Dapat Jatah Kursi Ketua MPR

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali mulai 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini