nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

30 Persen ASN di Pemkot Sorong Terindikasi Lakukan Pungutan Liar

Chanry Andrew S, Jurnalis · Rabu 14 Agustus 2019 14:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 14 340 2091772 30-persen-asn-di-pemkot-sorong-terindikasi-lakukan-pungutan-liar-yjVQU8VPxZ.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

SORONG - Sebanyak 30 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Sorong terindikasi melakukan pungutan liar. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sorong belum maksimal, tentunya penerimaan PAD Kota Sorong diperoleh dari sektor jasa.

Kondisi tersebut sempat menjadi perhatian khusus pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan saat melakukan lawatan ke Kota Sorong beberapa waktu lalu.

 Baca juga: Bikin Pagar di Tangsel Dimintai Pungli hingga Jutaan Rupiah oleh Oknum Pegawai Kelurahan

Sekretaris Cyber Pungli Kota Sorong, Toni Tanawane mengatakan, sebanyak 30 persen ASN dari sejumlah instansi birokrasi Pemerintah Daerah di Kota Sorong dan Lembaga kementerian terindikasi melakukan tindak pidana pungutan liar.

"Berdasarkan data dari Cyber Pungli Kota Sorong bahwa yang melakukan pungutan liar di Kota Sorong, 30 persen dari intansi birokrasi pemerintah daerah dan lembaga kementerian. Ada juga 10 persen dari aparat penegak hukum yaitu Polri," kata Toni kepada wartawan di Kota Sorong, Rabu (14/8/2019).

 Illustrasi Pungli

Kata Toni, sesuai data laporan yang diterima, sejak Januari hingga Agustus 2019, sekitar 500 laporan terkait dengan pungutan liar telah diterima oleh Tim Cyber Pungli kota Sorong. Dan untuk penindakan, pihaknya akan memberikan sanksi untuk 5 kali kasus pungutan liar. Hanya saja selama ini, proses yang dilakukan yaitu hanya memberikan sanksi kode etik kepada ASN yang kedapatan melakukan pungli.

 Baca juga: Gubernur Banten Sebut Akan Pecat ASN yang Terbukti Lakukan Pungli

Sedangkan untuk pidana baru 1 yakni OTT Kepala BPN Pertanahan pada tahun 2018 lalu. Pungli yang dilakukan oleh sejumlah ASN bervariasi seperti retribusi, kepengurusan KTP, kartu keluarga sampai pembuatan surat nikah.

"Terus termasuk di tingkat kelurahan, yakni pungli pembuatan surat keterangan usaha. Pungli yang dilakukan bervariasi, karena pelayanan publik di kota Sorong cukup banyak. Penanggung jawab cyber pungli adalah Walikota Sorong. Dimana setiap PNS yang terlibat pungutan liar, kita proses dan tindak lanjut melaporkan ke walikota untuk mendapatkan sanksi dari sanksi sedang sampai berat," bebernya.

Selain itu, sambung dia, jika memang terbukti melakukan pungli yang sangat vital, Walikota Sorong Ec Lambert Jitmau tak segan-segan diberhentikan dari status PNS.

"Ada 2 orang oknum ASN yang kedapatan melakukan pungli dan sudah diberikan sanksi berupa dipindahkan ke instansi lain atau di non-jobkan," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini